BeritaPeristiwaRegional

Serikat Buruh di Jateng, Minta Sri Mulyani Copot Dirjen Pajak

BIMATA.ID, Semarang – Viralnya kasus Ditjen Pajak yang memiliki harta melimpah, dan juga dimiliki sebagian pegawai pajak menuai kontra di kalangan masyarakat. Sehingga, masyarakat menganggap pajak yang mereka telah berikan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal tersebut, serikat buruh di Jawa Tengah (Jateng), menuntut ketegasan pemerintah, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, agar langsung mencopot Dirjen Perpajakan.

Aulia Hakim, Sekretaris KSPI Jateng, bersamaKetua Exco Partai Buruh Jateng, mengungkapkan, bahwa masyarakat kalangan bawah yakni, para petani, dan buruh sedang tertatih-tatih guna mengembalikan kondisi ekonomi pasca kebijakan Omnibus Law.

Baca juga: Prabowo Dianugerahi Tokoh Peduli Santri

“Petani yang susah mendapat kesejahteraan karena impor beras. Tiba-tiba pola hidup pejabat kita berfoya-foya ini sangat sangat menyakitkan bagi kalangan kami menengah ke bawah. Pemerintah harus bertindak tegas. Ibu Sri Mulyani kami harap harus tegas, copot Dirjen Pajak,” ungkap Aulia Hakim, pada saat demo di depan kantor Gubernur Jateng, Senin (13/03/2023).

Menurut Aulia, dirinya beranggapan jika kinerja Dirjen Pajak, Suryo Utomo tidak bisa bertanggung jawab dengan jabatan yang diduduki pada saat ini. Maka, ia bersama ratusan buruh turun demo untuk menuntut agar mundur dari jabatannya.

“Dirjen Pajak boleh berprestasi, tapi Pak Suryo Utomo harus dicopot karena dia bertanggung jawab atas konsekuensi jabatannya, untuk menetralisir ini, Mundur!,” tegasnya.

Rekening yang menggelembung sejumlah petinggi kantor pajak dianggap sebagai hasil pengelolaan uang pajak yang tidak sesuai.

Lihat juga: Di Bali, Muzani Bicara Komitmen Prabowo Jaga Kebhinekaan NKRI

“Pak Mahfud MD juga menemukan, ada Rp 300 triliun dan yang tidak bertuan, artinya ini ke rekening-rekening gendut pejabat ini semua cek di perpajakan jangan sampai ini telat, kalau telat maka ada gerakan terkait boikot pajak bisa saja terjadi kalau tidak diantisipasi, apalagi buruh kami 80 persen rakyat di Indonesia adalah buruh,” pungkasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap, tindakan tegas dari Menkeu, Sri Mulyani dinilai mempunyai peran sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengenai kejadian ini.

Simak juga: Resmikan Kantor Badan Pemenangan, Dasco Yakin Kader Gerindra Sulsel Menangkan Prabowo

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close