BIMATA.ID, Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, menggelar seminar nasional yang bertema ‘Menyongsong Kontestasi Demokrasi : Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani, dan Berparadigma Etis’ di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dalam seminar tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, memperhatikan pola komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kerap ‘naik-turun’ dalam tahapan pemilu ini, sebagai pertanda baik kalau pemilu masih terus berjalan. Sebab dirinya menilai, komunikasi Bawaslu tidak selalu sejalan dengan KPU.
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, yang dimaksud dari tidak sejalan itu seperti, saat Bawaslu tidak diberikan akses untuk mengawasi data pencalonan DPD dalam SILON di KPU.
Baca Juga : Ketum Golkar Respon, Ditengah Ramainya Wacana Duet Prabowo – Ganjar
“Jadi kalau bapak/ibu masih melihat komunikasi Bawaslu dan KPU tidak selalu akur, nah itu pertanda pemilu masih terus berjalan,” kata Rahmat Bagja, dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Senin (20/03/2023).
Kemudian, Rahmat juga menerangkan, bahwa pola komunikasi yang kritis antarlembaga, merupakan upaya peningkatan keterbukaan dan transparansi penyelenggara pemilu kepada masyarakat.
“Penyelenggara pemilihan harus meningkatkan keterbukaan dan transparansi selama proses pemilihan umum dengan memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat,” imbuhnya.
Cek Juga: Megawati Bertemu Jokowi di Tengah Isu Duet Prabowo-Ganjar Dijodohkan, Ini Analisis Pengamat
Dirinya berharap dengan adanya transparansi dan keterbukaan proses pemilihan umum serta memberikan informasi yang mudah bisa meningkatkan kepercayaan seluruh elemen masyarakat kepada Bawaslu dan KPU.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota KPU Yulianto Sudrajat, menekankan komitmen dan independensi KPU dalam hal transparansi dalam kerja teknis kepemiluan dengan bekerja secara terbuka.
Simak Juga : Dukungan Presiden Jokowi Kepada Prabowo Subianto Membuat Elektabilitas Prabowo Sulit di Kejar
“Kami (KPU) bekerja sangat transparan karena tidak hanya diawasi Bawaslu atau DKPP saja, tetapi seluruh rakyat ikut mengawasi,” pungkasnya.