BIMATA.ID, Jakarta- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tantangan besar, khususnya bagi negara-negara berkembang. Menyikapi berbagai tantangan terkait SDM, Pemerintah Indonesia menyusun dua strategi pengembangan SDM.
Strategi Pemerintah di jangka pendek adalah melalui program pelatihan berdurasi pendek dan berskala masif seperti Program Kartu Prakerja. Sedangkan strategi jangka panjang, akan ditempuh melalui Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TVET).
BACA JUGA: Prabowo-Paloh, Pertemuan Ketum Parpol Beda Sikap yang Kompromikan Tujuan Politik
Terkait dengan strategi Jangka pendek, Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 menginisiasi Program Kartu Prakerja guna mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian bantuan pelatihan meliputi skilling, upskilling, dan reskilling.
“Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 telah mengembangkan misi gandanya. Selain untuk peningkatan kompetensi, (Kartu Prakerja) juga menjadi bantuan sosial. Namun demikian, mulai tahun 2023 Program Kartu Prakerja akan kembali ke skema normal, yang berfokus kepada peningkatan kompetensi melalui pelatihan offline, online, dan hybrid, sejalan dengan pasar kerja,”jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin saat membuka secara resmi Study Visit National Social Protection Council (NSPC) – Ministry of Economy and Finance Kingdom of Cambodia, di Jakarta, Senin (06/03/2023).
BACA JUGA: Prabowo Subianto Hadiahi Najwa Shihab Buku ‘Kepemimpinan Militer’
Program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan K/L sektor. Hal ini tentu dengan adanya pertimbangan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan inovasi baru dan berkaitan erat dengan perekonomian. Selain itu, demand dan supply Program Kartu Prakerja berasal dari lintas K/L terkait.
Program Kartu Prakerja mengusung inovasi dengan pendekatan sistem yang end to end digital. Sehingga dalam waktu 3 tahun Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat dan dampak positif secara masif kepada 16,4 juta orang penerima di 514 Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Program Kartu Prakerja telah menjadi Program Government to Person (G2P) yang paling masif di Indonesia.
BACA JUGA: Di Lampung, Muzani: Semua Suku dan Etnis Ingin Prabowo Jadi Presiden
Program Kartu Prakerja juga turut membangun ekosistem pelatihan berbasis public-private partnership yang menghubungkan supply dan demand, yang turut melibatkan berbagai platform digital, mitra pembayaran, job portal dan Universitas sebagai Lembaga asesmen dan pemantauan.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Rudy menyampaikan harapannya agar study visit ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan NSPC nantinya dapat mengambil pelajaran penting yang bermanfaat untuk diimplementasikan di Kamboja.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Karawang
“Kami berharap success story dalam Program Kartu Prakerja juga dapat direplikasi oleh negara-negara lain, utamanya oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Lebih lanjut, NSPC dapat menggali lebih detail terkait Program Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja selama pelaksanaan study visit ini,” pungkas Deputi Rudy.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Deputy General Secretary NSPC, Ministry of Economy and Finance, Kingdom of Cambodia Pheakdey Sambo bersama delegasi, Chief of Policy Working Group at The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction Elan Satriawan dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari beserta jajaran.
