BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo saat menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta, pada Kamis 02 Maret 2023, dalam sambutannya, presiden meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memasukan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi rawan bencana yang tidak boleh menjadi sasaran investasi.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya,” kata Jokowi, dikutip dari antara, Kamis (02/03/2023).
Dengan masuknya risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, maka terdapat informasi yang jelas terkait lokasi yang boleh dan tidak boleh untuk dijadikan sasaran pembangunan.
Baca Juga : Prabowo Subianto Hadiahi Najwa Shihab Buku ‘Kepemimpinan Militer’
Hal tersebut, menurut Jokowi, akan memudahkan para petugas di lapangan untuk menindak pembangunan yang melanggar rencana tata ruang daerah dan beresiko meningkatkan risiko bencana.
“Pelaksanaan terutama nih betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, ‘eh gak boleh’, ada mau bangun ‘eh ini rawan tanah longsor gak boleh’,” tuturnya.
Jokowi menjelaskan bahwa dirinya sering melihat bangunan – bangunan yang berdiri di dekat sungai, padahal tempat tersebut dinilai rawan banjir.
“Jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah ada bangunan-bangunan, berbondong-bondong orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan. Ini yg sering saya lihat di lapangan,” katanya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar Pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Saya lihat Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang suka ada perencanaan tapi implementasi di lapangan tidak dimonitor tidak dikontrol. Kelemahan kita di situ,” ucapnya.
Simak Juga : Najwa Shihab Bertemu Prabowo, Netizen Komen Positif
Turut hadir dalam Rakornas Penanggulangan Bencana yakni para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah dan seluruh unsur pimpinan daerah, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan pejabat terkait lainnya.