BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah membuka opsi impor beras 500 ribu ton lagi. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Apa alasannya?
“Ini kemarin dipimpin presiden, kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi 500 ribu ton. Karena stok Bulog harusnya 1,2 juta ton, sekarang kalau nggak salah tinggal 300-an (ribu ton),” katanya saat Raker dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/03/2023).
Sayangnya Zulhas tidak menybut kapan impor beras dilakukan, namun dia mengaku sebenarnya kurang setuju dengan opsi impor.
BACA JUGA: Menhan Prabowo: Inovasi Komando Teritorial di Kodam III Siliwangi Pecahkan Kesulitan Rakyat
“Walaupun berat, saya ini sebenarnya nggak setuju impor-impor itu, tapi tidak ada pilihan. Kemarin diputuskan kembali 500 ribu ton, tapi kapan (kalau) diperlukan. Karena sekarang lagi panen raya,” lanjutnya.
Untuk kebutuhan Puasa-Lebaran, kata Frans, ID Food mendapat kuota impor gula konsumsi sebanyak 107 ribu ton. Yang ditargetkan masuk ke RI pada Maret hingga akhir Mei 2023 nanti.
“Kami siapkan 130 ribu ton gula untuk Puasa-Lebaran. 20 ribu ton carry over produksi tahun lalu 107 ribu ton impor,” katanya.
BACA JUGA: Survei PWS: Duet Prabowo-Ganjar Paling Banyak Dipilih
“Selain ID Food, masih ada BUMN lain yang mendapat penugasan impor gula konsumsi ini, yaitu PTPN,” pungkas Frans.
Menurutnya, opsi tersebut muncul dipicu karena perang Rusia-Ukraina. Konflik tersebut menyebabkan sejumlah komoditas pangan menjadi langka.
“Tapi nanti (impornya), kalau diperlukan. Karena begini, jadi Rusia Ukraina itu komoditas jadi langka, jadi terbatas. Jadi kita harus beli dulu walaupun nanti kapan-kapan kalau kita butuh baru kita ambil. Jadi kita beli kita taro di tempat mereka,” Jelasnya.
BACA JUGA: Sugiono: Kemenangan Prabowo dan Gerindra Dimulai dari Sulsel
Yang pasti opsi impor beras tidak dilakukan sekarang, karena Indonesia masih di periode panen raya. “Belum sekarang ini kan lagi panen raya, nggak mungkin. Tapi kalau kita nggak beli nanti nggak ada, gimana?,” terangnya.
Terkait detail impor, menurut Zulhas, Kementerian Perdagangan hanya sebagai pelaksana impor. Sementara teknis lainnya ada di Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Bulog.
BACA JUGA: Prabowo Dianugerahi Tokoh Peduli Santri
“Memang kenaikan harga publik taunya Kemendag. Tapi prosedurnya pemutusannya itu ada di Bapanas, Kementan dan Bulog. Kita melaksanakan impor saja. Tetapi kalau harga naik ya tentu tugas kami menjelaskan dan tanggung jawab,” ungkapnya.
