BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan akan mendorong sistem layanan berbasis digital untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.
Hal itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masyarakat kecewa dengan aparat pemerintah akibat pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai pamer kekayaan di media sosial.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Karawang
“Oleh karena itu, Kemenpan RB mendapatkan mandat dari Bapak Presiden Jokowi ada Perpres terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan layanan digital. Dengan digital ini menjadi opsi untuk memberikan layanan kepada rakyat lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ucapnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (02/03/2023).
Selain itu, supaya birokrasi pemerintahan bisa lincah bergerak, Anas mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal banyak diisi oleh pegawai generasi milenial pada 2030.
BACA JUGA: Gelombang Rakyat Terus Meningkat, Prabowo Ucapkan Terimakasih
“Sekarang ada namanya JF atau jabatan fungsional supaya lebih lincah bergerak karena diprediksi 2030 nanti, ASN kita isinya milenial yang sekarang kan masih banyak yang kolonial ini. Maka sistem itu sedang disiapkan yaitu berbasis digital,” jelasnya.
Kemenpan-RB terus melakukan koordinasi dengan para menteri koordinator untuk mempercepat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang kini sedang dikembangkan, supaya bisa mengefektifkan kinerja birokrasi.
BACA JUGA: Rachel Maryam: Prabowo Subianto Ajarkan Kami Mengabdi dengan Ikhlas
Dia menyebut di sejumlah negara yang menerapkan SPBE, seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia, memiliki indeks persepsi korupsi, indeks kemudahan berusaha, dan indeks penegakan hukum yang bagus.
