BIMATA.ID, Kebumen – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menghitung harga pokok pemerintah (HPP) gabah, dan beras. Menyusul turunnya harga gabah kering panen (GKP) seiring dengan panen raya yang dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi seusai menyaksikan panen raya padi, di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
“Ini di banyak provinsi kan baru panen raya. Dan, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP (gabah kering panen)-nya jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan Nasional, harga GKP-nya ini harusnya berapa,” ungkap Presiden Jokowi, pada saat menyaksikan panen raya di Kebumen, pada Kamis (09/03/2023).
Baca juga: Jokowi Ajak Prabowo dan Ganjar ‘Main’ ke Sawah
Sambungnya, dalam menetapkan harga tersebut, pemerintah sudah memperhatikan biaya setiap komponen produksi, mulai dari sewa lahan, pupuk, dan lainnya.
“Kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu,” jelasnya.
Maka, Jokowi berharap, harga di tingkat petani, pedagang, sehingga konsumen dapat berada pada posisi yang wajar.
Lihat juga: Hashim Djojohadikusumo dan Ariza Patria Hadiri Deklarasi Presidium Relawan Prabowo Subianto
“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang itu wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu,” ucapnya.
Mengenai hal itu, ketersediaan pupuk yang sering dikeluhkan para petani, Presiden menjelaskan, bahwa pemerintah tengah berupaya guna mendorong produksi pupuk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton, pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton, ada tambahan,” tutupnya.
Lihat juga: Memaknai Langkah Progresif Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan RI
Oleh karena itu, Presiden juga mengakui adanya kendala dalam rantai pasok pupuk secara global yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina.