BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Pemerintah akan menambah sejumlah tambak udang, yang salah satunya di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 1.800 hektar.
Mengenai hal itu, setelah selesainya tambak budidaya udang berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah (Jateng), seluas 60 hektar, pemerintah segera memaksimalkan lahan di NTT guna pembuatan tambak yang lebih besar kali ini.
“Pemerintah berencana akan membangun lebih banyak BUBK, salah satunya di Waingapu di NTT akan dibangun seluas 1.800 hektar,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang dikutip dalam unggahan @smindrawati, pada Senin (13/03/2023).
Baca juga : Survei PWS: Duet Prabowo-Ganjar Paling Banyak Dipilih
Diketahui, sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US$ 2,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Sehingga, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengejar target produksi udang sebesar 2 juta ton pada 2024 mendatang.
“Tambak udang ini diharapkan dapat menghasilkan 40 ton udang per hektar sehingga dapat meningkatkan devisa negara melalui ekspor udang, mendorong kesejahteraan dan perekonomian masyarakat serta menyerap angkatan kerja di wilayah sekitarnya,” sambungnya.
Selain itu, mengenai tambak di Kebumen tersebut, disebutkan telah berhasil menyerap 150 orang sebagai pembudidaya.
Lihat juga: Pejuang Ekonomi Kerakyatan, Sudaryono Kobarkan Semangat Perjuangan Pedagang Dukung Prabowo
Sementara, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah juga berencana untuk membangun tambak budidaya udang modern ramah lingkungan di Sumba Timur, NTT seluas 1.800 hektar.
Memasuki 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan dari 300.501 ha lahan untuk budidaya udang yang tersedia, hanya 9.055 hektar, yang dikelola secara intensif atau dapat memproduksi udang secara maksimal.
Untuk diketahui, Indonesia dulu pernah memiliki tambak udang terbesar di Asia Tenggara dengan memiliki luas 16.000 hektar lebih dalam satu hamparan. Serta, tambak udang itu dikelola oleh PT Dipasena di Lampung. Namun, perusahaan tersebut berakhir bangkrut, dan menjadi sitaan dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BI).
Simak juga: Resmikan Kantor Badan Pemenangan, Dasco Yakin Kader Gerindra Sulsel Menangkan Prabowo
