BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) diimbau untuk memadukan politik kebijakan dan politik anggaran. Sehingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus bisa ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti secara virtual dalam acara Seminar Nasional bertajuk Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tuban di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin, 20 Maret 2023.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik. Strategi yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengacu kepada metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini,” katanya, melalui keterangan tertulis.
La Nyalla mengemukakan, produk yang bisa diterima oleh pasar lebih luas ialah produk yang diproduksi di daerah tersebut.
Baca juga: Mayoritas Relawan Jokowi NTB Dukung Prabowo Sebagai Capres 2024
“Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh pemerintah daerah, yaitu pertama adalah politik kebijakan, dan kedua adalah politik anggaran,” tandas mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini.
Dia menjelaskan, kedua strategi itu saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mendukung karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur akan menjadi sia-sia.
“Artinya, belanja APBD Pemda sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga, dana transfer dari pusat baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil tidak terbang keluar daerah, supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung,” jelas La Nyalla.
Selain itu, La Nyalla turut memberikan apresiasi kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky lantaran telah memberikan instruksi kepada seluruh ASN untuk wajib menggunakan batik tulis Kabupaten Tuban di hari tertentu. Serta, makanan khas Kabupaten Tuban dan minuman Legen yang harus ada di setiap acara.
“Ini contoh kecil dari keberpihakan politik kebijakan yang didukung oleh politik anggaran. Sehingga, produk masyarakat Tuban dapat diperluas pasarnya. Dan ini harus terus menerus dilakukan dan ditarget secara terukur peningkatannya,” tukasnya.
Lihat juga: Ketum Golkar Respon, Ditengah Ramainya Wacana Duet Prabowo – Ganjar
Dia menerangkan, dalam skala yang lebih besar politik kebijakan dan politik anggaran harus difokuskan kepada peningkatan fasilitas dan infrastruktur objek wisata andalan Kabupaten Tuban. Karena, wisata religi di Kabupaten Tuban harus mendongkrak belanja konsumsi para pengunjung dari seluruh Indonesia.
La Nyalla berharap, Pemda bisa menggali lebih detail bagaimana politik kebijakan dan politik anggaran Kabupaten Tuban dapat maksimal mendorong perluasan pangsa pasar produk yang diproduksi dan diproses di Kabupaten Tuban. Termasuk, memperluas pangsa pasar ke daerah lain dan pasar internasional.
“Yaitu, dengan memastikan empat strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi produk,” imbuh senator asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jatim ini.
Oleh karenanya, diperlukan alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Adanya peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan, dan aparatur daerah. Serta, pelayanan masyarakat yang efisien.
“Jika orientasi politik kebijakan dan politik anggaran dijalankan dengan semangat dari Tuban untuk Tuban. Saya jamin, pertumbuhan ekonomi Tuban akan terjaga dan bahkan akan meningkat,” ujar La Nyalla.
Simak juga: Megawati Bertemu Jokowi di Tengah Isu Duet Prabowo-Ganjar Dijodohkan, Ini Analisis Pengamat
La Nyalla menyatakan, semua dapat terwujud kalau terjalin sinergi yang harmonis antara pelaku usaha, khususnya para pengusaha yang tergabung di dalam KADIN Kabupaten Tuban dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan seluruh stakeholder.
“Karena pada hakikatnya, pemerintah bertugas memfasilitasi dengan memberikan kemudahan melalui strategi pembangunan pelayanan publik, dengan memperhatikan skala prioritas, serta orientasi jangka panjang,” tutupnya.
[MBN]
