BIMATA.ID, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akan melakukan verifikasi administrasi (vermin) perbaikan terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Hal itu sebagaimana diperintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
Untuk bisa lolos vermin, KPU RI meminta Prima melengkapi syarat-syarat administrasi di dua provinsi.
“Kekurangan Partai Prima dalam persyaratan administrasi pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 itu di dua provinsi. Dua provinsi itu yang tidak memenuhi syarat (TMS). Nanti, kami minta Partai Prima untuk memperbaikinya,” kata Komisioner KPU RI, Idham Holik, saat konferensi pers di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/03/2023).
Baca juga: Anak Buah Prabowo Minta Ketegasan Pemerintah Terkait Perda dan Perdes untuk Sekolah Sampah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prima, Dominggus Oktavianus menyampaikan, partainya tidak memenuhi syarat (TMS) keanggotaan di delapan kabupaten atau kota yang tersebar di Provinsi Papua dan Riau.
“Dari 8 kabupaten/kota itu, sebenarnya hanya kurang sekitar 154 dokumen keanggotaan,” ujarnya, seusai rapat teknis dengan pihak KPU RI di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.
Lihat juga: Kompak Pakai Topi Serupa, Jokowi dan Prabowo Sapa Pedagang di Pasar Youtefa
Dominggus memastikan, Prima sudah menyiapkan 154 dokumen yang kurang tersebut. Karena itu, pihaknya dalam rapat teknis dengan KPU RI sepakat untuk mempercepat proses penyerahan dokumen.
Ia mengemukakan, KPU RI bakal membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada Prima mulai hari ini, Jumat, 24 Maret 2023 pukul 18.00 WIB. Durasi penyerahan dokumen diperpendek menjadi 4×24 jam, meski Bawaslu RI memberikan waktu maksimal 10×24 jam.
“Kami berkepentingan untuk mempercepat proses ini. Sehingga, kami sepakati lima hari cukup bagi kami untuk memasukkan dokumen ke Sipol,” tutup Dominggus.
Simak juga: Pesan Mama-mama Papua Kepada Prabowo: Kalau Jadi Presiden Harus Perhatikan Orang Kecil
[MBN]
