BIMATA.ID, Demak – Akhir pekan lalu telah beredar sebuah video yang terlihat tim dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendapatkan paket parsel setelah berkegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng).
Diketahui, dalam video yang viral itu, seseorang telah menempatkan paket parsel di bagian belakang mobil yang digunakan tim KPK, lalu rombongan itu pun beranjak pergi beberapa saat kemudian.
Mengenai hal tersebut, KPK merespon melalui akun Twitter-nya, menjelaskan kronologi melalui sebuah utas (thread), pada Minggu (12/03/2023). Maka, KPK menegaskan, parsel itu langsung dikembalikan ke Inspektur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak setelah diketahui ada di dalam mobil.
Baca juga: Isu Prabowo Siap Jadi Cawapres Ganjar, Dasco: Itu Tidak Benar
Selain itu, dengan hastag #KlarifikasiKPK, lembaga antirasuah tersebut menjelaskan, tim yang telah bertugas ialah Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi, dan Supervisi tengah melakukan kegiatan monitoring, serta evaluasi ke Pemkab Demak pada 9 Maret 2023.
Setelah itu, tim KPK ditemui oleh pihak yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ingin mewawancarainya. Namun, tim KPK menolak permintaan tersebut.
“Selesai kegiatan, Tim KPK ditemui oleh sejumlah orang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menanyakan terkait kegiatan monev dimaksud. Namun, Tim KPK menolak untuk diwawancarai,” jelas KPK yang dikutip dari akun twitternya, pada Senin (13/03/2023).
Lihat juga: Berkat Penjelasan Romo Syafii Tokoh Agama Menerima Pertimbangan Prabowo Gabung Pemerintahan
Dijelaskan, ketika tim KPK tengah memasuki mobil, sopir memberi tahu ada orang dari Pemkab Demak telah memberikan dua paket parsel.
Oleh karena itu, tim KPK langsung kembali, dan mengembalikan paket tersebut, dan menegaskan seluruh kegiatan tim telah dibiayai oleh negara.
“Mengetahui hal tersebut Tim KPK bergegas mengembalikan parsel tersebut kepada Pemkab Demak & pengembalian parsel diterima langsung Inspektur Pemkab Demak. Seluruh kegiatan KPK telah dibiayai oleh Uang Negara & ada pertanggungjawaban penggunaannya sebagai bentuk prinsip akuntabilitas,” demikian di twitter KPK.
Simak juga: Sugiono: Kemenangan Prabowo dan Gerindra Dimulai dari Sulsel
Sekedar informasi, pihak KPK telah menghimbau kepada seluruh pemangku mengenai tidak memberikan bingkisan apapun kepada pegawai lembaga antirasuah itu.
