BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah dinilai perlu mengantisipasi risiko kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan yang akan berlangsung mulai pertengahan Maret hingga April 2023. Dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, mengatakan, dibutuhkan manajemen dalam pengendalian harga pangan jelang Ramadan 2023.
“Kita menyarankan ada beberapa manajemen pengendalian harga. Pemerintah bisa memperbesar pasokannya. Tentu kita berharap produksi dalam negeri, kalau pun impor hanya sebatas back up saja,” kata Handi dalam diskusi publik bertajuk ‘Manajemen Pengendalian Harga Menjelang Ramadan’, Rabu (08/03/2023).
BACA JUGA: Bersama Presiden Jokowi, Prabowo Lakukan Serah Terima Pesawat C-130J-30 Super Hercules ke TNI
Selain itu, dia mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan kebijakan 2 persen dana transfer umum atau DTU dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai insentif untuk kebutuhan pangan melalui bansos dan insentif untuk transportasi.
Menurut Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah itu, stabilisasi harga di daerah dapat terwujud dengan baik jika pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan tersebut.
Selanjutnya, adalah mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kebijakan dalam bentuk kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), melakukan monitoring terhadap tata niaga pangan, serta mengantisipasi faktor cuaca yang seringkali mengalami perubahan, terutama di sentra-sentra produksi.
BACA JUGA: Prabowo-Ganjar ‘Mesra-mesraan’ Bareng Jokowi di Sawah
Pakar Ekonomi Pertanian, M. Jafar Hafsah, menambahkan, diperlukan perencanaan, data dan pemetaan dalam mengendalikan harga pangan. Pada kesempatan tersebut, Jafar juga meminta agar bupati, gubernur, maupun walikota turun tangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan harga pangan di lapangan.
“Bupati, gubernur, walikota harus turun tangan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
