BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyampaikan, sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka membuat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) justru paling rendah dibandingkan lembaga lain.
Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya mengenai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap dua lembaga tersebut hanya 7 persen.
Baca juga: Anak Buah Prabowo Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Karawang
“Sejak awal kita melihat dan ini sejak kajian dalam penelitian saya program doktor di Universitas Indonesia bahwa, ketika proporsional terbuka itu diterapkan, diiringi dengan liberalisasi politik, maka partai ini meluntur, dan kemudian muncullah kontestasi-kontestasi dengan segala cara hanya berbataskan popularitas,” katanya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (02/03/2023).
Lebih lanjut, dia tidak memungkiri seluruh anggota dewan saat ini baik di pusat maupun daerah hanya mendorong politik elektoral dan anggaran. Pasalnya, cara anggota dewan yang hanya mementingkan politik elektoral tersebut membuat produktivitas parlemen menurun.
Lihat juga: Gelombang Rakyat Terus Meningkat, Prabowo Ucapkan Terimakasih
“Mengingat demi demokrasi elektoral proporsional terbuka, banyak saudara, istri, anak dari pejabat, yang kemudian dicalonkan dan pembajakkan kader-kader partai juga dilakukan hanya untuk mengejar elektoral itu,” tandas Hasto.
Untuk itu, Hasto menekankan pentingnya sistem Pemilu dilakukan proporsional tertutup untuk menghindari terjadinya politik anggaran dari anggota dewan. Pun, apa yang disampaikan LSI sebagai bukti bahwa di dalam demokrasi yang liberal dengan proporsional terbuka mengandung banyak persoalan.
Simak juga: Rachel Maryam: Prabowo Subianto Ajarkan Kami Mengabdi dengan Ikhlas
“Kemudian memundurkan kualitas demokrasi ditinjau dari penggunaan politik anggaran, jebakan populisme, kemudian mekanisme pelembagaan di internal partai, kaderisasi di internal partai. Sehingga, yang tampil hanya berbasiskan popularitas dan juga menyuburkan nepotisme,” ujarnya.
[MBN]
