BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Johan Rosihan, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk merespon cepat hasil kunjungan reses DPR RI ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada beberapa waktu lalu, terkait dengan temuan lamanya proses audit lingkungan hidup untuk kegiatan beresiko tinggi (Deep Sea Tailing) atas PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang dikerjakan dari tahun 2021.
Hal ini disampaikan Johan usai dirinya melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri LHK di DPR RI, Senayan, Jakarta, dilansir melalui website Parlementaria, Kamis (30/03/2023).
Johan menyampaikan, kalau saat ini masyarakat berhak mendapat penjelasan terkait hasil audit tersebut, karena konstitusi menegaskan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak bagi setiap warga negara.
Baca Juga : Kinerja, Visi dan Loyalitas Prabowo Jadi Alasan Menang di Jatim dan Melesat di Jateng
“Saya minta Bu Menteri LHK (Siti Nurbaya) jangan meremehkan ancaman kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan deep sea tailing yang telah terindikasi melanggar aturan karena keluar dari garis batas izin tapak tailing, temuan dari kunker reses DPR ini harus segera ditindaklanjuti dengan tegas oleh KLHK demi pencegahan kerusakan lingkungan di Provinsi NTB,” kata Johan Rosihan.
Legislator Fraksi PKS inipun menekan, agar KLHK jika diperlukan dapat membuat semacam putusan disela-sela audit tersebut, guna menghentikan sementara pembuangan tailing sebelum keluarnya rekomendasi resmi lingkungan hidup dari KLHK.
Cek Juga : Hasil Survei Surabaya Research Syndicate : Prabowo Melesat di Jatim dan Jateng
“Harus ada evaluasi yang lengkap terkait sistem pengelolaan risiko tinggi lingkungan dalam mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan yang telah dilakukan pada fasilitas deep sea tailing placement yang telah dilakukan PT AMNT terutama dari sisi sistem manajemen risiko, peralatan dan tindakan untuk pencegahan dan mitigasi serta kompetensi sumber daya manusia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya membeberkan, bahwa dari hasil kunjungan reses yang dilakukan dirinya beberapa waktu lalu, dapat disimpulkan terdapat indikasi ketidakpatuhan fasilitas deep sea tailing placement terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan karena berdasarkan modelling yang disampaikan, ada indikasi bahwa sebaran tailing diduga telah melebihi batas izin.
Dia sangat menyayangkan, kalau saat ini auditor dari pihak KLHK belum berhasil melakukan verifikasi terkait sebaran tailing yang terindikasi keluar dari garis batas izin tapak tailing. Lantaran terkendala pada peralatan yang tersedia, tidak reliable terhadap kebutuhan pengamatan dan kesulitan pengambilan sampling di laut dengan kedalaman di atas 1000 m.
Simak Juga : Hasil Survei Terbaru, Prabowo Unggul di Pulau Jawa
Selain itu, Johan mengkritik Menteri LHK jangan mau terlihat tidak berdaya akibat kurangnya alat dan sarana yang tepat. Sebab menurutnya, sekarang ini perlu ada eksekusi dari Tim KLHK dan para auditor untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap pipa bawah laut dan harus dapat mengkonfirmasi sebaran tailing eksisting dengan peralatan yang memiliki kemampuan daya pandang dan arus laut yang sangat kuat.
Dia berharap KLHK segera bisa menindak lanjuti temuan dari para auditor mengenai adanya ketidaksesuaian terkait pipa tailing laut dan temuan korosi pada pipa bagian bawah yang berada di jalur pipa tailing timur di area transisi pipa darat dan pipa laut.
“KLHK mesti memperhatikan bahwa berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB tahun 2012 oleh Pusat Vulkanologi, bahwa wilayah ini masuk dalam kategori Kawasan Rawan Gempa Menengah yang memungkinkan terjadinya risiko patah pada pipa tailing, dan ternyata dalam dokumennya belum tercantum risiko patah pada pipa tailing. Jadi kita tegaskan audit lingkungan terhadap deep sea tailing ini harus benar-benar professional demi masa depan lingkungan yang sehat di Provinsi NTB tercinta ini,” pungkasnya.
