BIMATA.ID, Pangandaran – Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk percepatan penurunan kasus stunting, salah Satu diantaranya, dengan mengajukan anggaran.
Meskipun termasuk terendah di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangandaran tetap melakukan upaya agar stunting menjadi zero kasus.
Hal tersebut, disampaikan oleh Yadi Sukmayadi selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
Baca Juga : Menhan Prabowo: Inovasi Komando Teritorial di Kodam III Siliwangi Pecahkan Kesulitan Rakyat
Yadi mengatakan, untuk percepatan penurunan stunting, pihaknya sudah mengajukan anggaran ke Pemerintah melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran.
“Anggaran yang kami usulkan ini, untuk satu tahun penanganan kasus stunting di Kabupaten Pangandaran,” kata Yadi, dikutip dari tribunjabar, Rabu (15/03/2023).
Menurut dirinya, pada tahun ini, untuk pengajuan anggaran percepatan penurunan stunting tidak lagi untuk tiga bulan atau enam bulan, tapi untuk satu tahun.
Dan itu, di dalamnya ada anggaran untuk pemberian makanan tambahan yang di salah satu di dalam unsur pemberian makanan tambahan (PMT) tersebut adalah protein hewani.
“Di antaranya ada telur, kemudian ada ikan,” ucapnya.
Karena memang, protein hewani mempunyai peran penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangandaran.
“Anggaran tersebut, untuk di tahun 2023 ini. Kami mengusulkan anggaran sekitar Rp 6 miliar, khusus untuk penanganan percepatan penurunan stunting,” pungkasnya.
Sebelumnya, Yadi mengklaim bahwa penurunan kasus stunting di Kabupaten Pangandaran sangat signifikan.
Simak Juga : Prabowo Pimpin Langsung Demonstrasi Kopasgat TNI AU di Bandung
Berdasarkan data yang masuk ke laporan melalui aplikasi e-PPGBM, di Kabupaten Pangandaran untuk kasus stunting saat ini sebanyak 462 orang atau sekitar 2,06 persen dari jumlah balita yang diukur sebanyak 22.422 anak.
