Cegah Tawuran Pelajar di Bogor, PDI-P Jabar Dorong Alokasi Dana Ekstrakurikuler
BIMATA.ID, Jawa Barat – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat, Ono Surono mengikuti diskusi bersama dengan Forum OSIS SMKN 2 Kota Bogor.
Adapun kegiatan ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata serta Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Lankasri, Iwan Ismanto dan Ence Setiawan beserta Ketua Taruna Merah Putih Jawa Barat, Niko Rinaldo.
Ono mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam diskusi tersebut, salah satunya yaitu perihal tawuran dan kekerasan pada pelajar, yang diungkapkan oleh Koordinator Forum OSIS Kota Bogor, Azhar P Diddy Tama, masalah ini terjadi karena kurangnya kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain selain belajar mengajar.
Baca Juga : Budisatrio: Elektabilitas Prabowo Semakin Meningkat Versi LSP Picu Semangat Kader dan Relawan Terus Bekerja
Adapun minimnya kegiatan ekstrakurikuler ini, diakibatkan pihak sekolah tidak mempunyai anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut.
“Saya sampaikan akan instruksikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan untuk membedah anggaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat dan mendorong alokasi anggaran untuk SMK yang difokuskan pada fasilitas praktik dan kegiatan lain untuk mencegah tawuran dan tindak kekerasan pada pelajar,” kata Ono dikutip dari detik, Selasa (21/03/2023).
Selain itu, di dalam forum diskusi ini juga membahas sulitnya koordinasi setelah kewenangan SMA/SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apalagi jika terjadi masalah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor yang menyebut UPTD Pendidikan Provinsi sering kali tidak bisa mengambil keputusan apabila ada permasalahan. Sehingga mereka harus langsung ke Kepala Dinas Pendidikan yang berkantor di Bandung. Diharapkan, kewenangan SMA/SMK dikembalikan lagi ke Pemerintah Kota.
“Saya menyampaikan bahwa kewenangan SMA/SMK diatur oleh Pemerintah Pusat dan pasti akan saya sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI tentang sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi bila ada masalah dan aspirasi untuk mengembalikan SMA/SMK di bawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, indeks lama sekolah di Jawa Barat hanya 8,9 tahun. Artinya, hanya sampai kelas 9 atau 3 SMP. Oleh karena itu, seyogyanya pendidikan menjadi prioritas yang paling utama.
Simak Juga : Mayoritas Relawan Jokowi NTB Dukung Prabowo Sebagai Capres 2024
Menurut Ono, perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat bisa mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan lebih baik.
Sebagai informasi, setelah diskusi berlangsung pihaknya berkunjung ke kediaman Almarhum Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga yang meninggal karena dibacok oleh siswa SMK lainnya di Kota Bogor.
