BIMATA.ID, JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Lolly Suhenty menghimbau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mewaspadai potensi pemilih ganda pada Pemilu 2024.
Bawaslu telah mencatat dari 16.683.903 pemilih yang diuji petik, masih ada yang tidak memenuhi syarat (TMS) masuk ke dalam daftar pemilih.
Data ini berdasarkan pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilu 2024 melalui alat kerja A3.DP-3. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas pada Bawaslu.
Baca Juga : Disebut Namanya di Lagu Ojo Dibandingke, Prabowo Malah Sebut Nama Jokowi
Lolly Suhenty mengatakan berdasarkan angka tersebut, tren yang paling banyak ditemukan adalah pemilih yang salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini disampaikan Lolly melalui keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (27/03/2023).
Dia pun mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewaspadai adanya potensi pemilih ganda. “Potensi pemilih ganda menjadi salah satu fokus pengawasan kita. Maka sahabatku sekalian tetap perkuat soliditas, jangan kendor pastikan kita punya hal sama untuk melakukan analisis DPS (daftar pemilih sementara, red) yang sedang berjalan,” kata Lolly.
Cek Juga : Gestur Prabowo Saat Izin Masuk Mobil Jokowi Tuai Pujian Warganet
Kemudian, Lolly mengungkapkan, terkait alat kerja pengawasan DPS, saat ini Bawaslu masih belum diberi akses ke dalam Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) oleh KPU. Walaupun begitu, dia akan tetap mengupayakan untuk mendapat akses Sidalih dengan berbagai cara.
“Akses Sidalih sangat penting untuk kinerja Bawaslu. Kita sudah bersurat tapi sampai hari ini belum menemukan titik terang. Kalau surat kedua belum diberikan oleh KPU, kita akan menempuh upaya lain,” tuturnya.
Lolly berharap semua jajaran Bawaslu semakin solid dan tetap menyuarakan pengawasan partisipatif. Karena ia menilai, upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif mulai menunjukkan tren ke arah positif.
Simak Juga : Luar Biasa, Prabowo Sebut Tidak Punya Waktu dan Energi Untuk Sekedar Dendam dan Sakit Hati
Lolly juga menegaskan semua jajaran untuk lebih teliti dalam melakukan pengisian alat kerja. Sebab menurutnya, kesalahan pengisian alat kerja dapat berdampak buruk pada kerja pengawasan karena memungkinkan terjadinya data yang tidak sinkron.
