BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI, Anis Byarwati buka suara terkait dengan perilaku oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Anis Byarwati mengungkapkan, bahwa perilaku oknum pejabat di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melukai rasa keadilan masyarakat dengan aksi pamer kemewahan dan termasuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh keluarga oknum DJP sampai ditetapkan sebagai tersangka.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itupun menyayangkan, bahwa aksi pamer kemewahan itu, melukai masyarakat terlebih di tengah situasi sulitnya ekonomi saat ini. Dirinya berharap, Pemerintah ada langkah tegas dan evaluasi terkhususnya pada Kemenkeu, karena hal tersebut akan berdampak terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat.
Baca Juga: Memaknai Langkah Progresif Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan RI
“Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” kata Anis Byarwati, dikutip dari website resmi media Parlemen, Jumat (10/03/2023).
Sementara Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengingatkan, bahwa seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat.
Sebab dirinya menilai, sudah seharusnya sebagai seorang pejabat publik menyadari, ruang publiknya makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil.
Cek Juga: Dampingi Jokowi, Prabowo Tinjau Panen Raya di Kebumen
“Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” ujarnya.
Anis mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak.
Selain itu, Anis juga menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun. Hal ini menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh.
“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah plat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN. Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi menggerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik,” tegasnya.
Simak Juga: Hashim Djojohadikusumo dan Ariza Patria Hadiri Deklarasi Presidium Relawan Prabowo Subianto
Diketahui, sebelum terjadinya peristiwa yang viral belakangan ini, masyarakat seringkali mempertanyakan integritas aparatur pajak. Dampak dari beberapa kasus korupsi yang menjerat para pejabat pajak.
“Seharusnya, Kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal menyeluruh kepada seluruh anggotanya,” tutupnya.
