BIMATA.ID, Jakarta- Legislator Fraksi Partai Demokrat Siti Mufattahah, menekan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiapkan roadmap terkait dengan optimalisasi perannya sebagai pelindung masyarakat (community protector) guna mengurangi peredaran rokok ilegal.
Hal ini disampaikan Siti Mufattahah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
“Bea Cukai juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai community protector dengan turut andil mengawasi dan melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal? Kira-kira seperti apa roadmap DJBC yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan peran Bea Cukai sebagai community protector di tahun ini?” ucap Siti, dilansir melalui website resmi DPR RI, pada Rabu (15/02/2023).
Baca Juga: Prabowo Subianto: Korps Marinir Miliki Sejarah Gemilang
Siti menyampaikan, Pemerintah tidak bisa menekan terus menerus Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan menaikan tarif cukainya saja. Sebab menurutnya, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan IHT, namun juga memicu peredaran rokok ilegal serta akan berpotensi berkurangnya pendapatan negara.
“Pemerintah tidak bisa terus menerus menekan IHT dengan menaikan tarif cukainya saja. Konsekuensi dari kenaikan cukai yang eksesif tidak hanya berdampak negatif pada keberlangsungan IHT. Tetapi juga memicu semakin banyaknya peredaran rokok ilegal, yang mana justru dapat menjadi bumerang bagi penerimaan pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Siti meminta pemerintah agar berupaya mengoptimalkan pendapatan negara tanpa terlalu membebani IHT dari cukai hasil tembakau.
Cek Juga: Diangkat Menjadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Prabowo: Saya Ucapkan Terima Kasih dan Bangga
Dia menilai, pemerintah harus menemukan beberapa alternatif kebijakan seperti meningkatkan dasar penerimaan pajak ataupun menerapkan cukai pada produk lain.
“Pemerintah perlu meningkatkan tax base atau barang lain yang kena Cukai. Melalui rapat ini mungkin Pak Dirjen bisa sampaikan mengenai alternatif penerimaan Cukai pemerintah selain CHT,” tambah Siti.
Di kesempatan yang sama, ia juga menanyakan evaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dalam mengoptimalisasi penyaluran dana bagi peningkatan petani tembakau di daerah, baginya ini sangat penting untuk dibahas secara transparan.
Simak Juga: Menhan Prabowo Subianto Serahkan Peralatan Pertahanan untuk Korps Marinir
