BIMATA.ID, Jakarta – Pembahasan mengenai perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan kini mulai ramai diperbincangkan.
Sebagian mengatakan tentang uang hingga Rp 40 miliar, sebagian lain mengatakan tentang janji politik yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Namun, hingga saat ini tidak satupun pihak yang mengetahui kebenaran isi dari kesepakatan tersebut.
Jika berkaitan dengan sejumlah uang senilai Rp 40 miliar, maka rasanya untuk kepentingan politik sulit diterka. Menurut salah satu kawan yang aktif juga sebagai konsultan politik, pernah mengatakan, dana 40 miliar untuk modal kampanye seorang bupati saja dinilai kurang, apa iya semurah itu biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta?.
Baca juga: Pengamat: Relawan JoMan Tarik Dukungan Terhadap Ganjar, Apa ke Prabowo?
Pun jika benar berkaitan dengan urusan Pilpres, mungkin sebuah pernyataan yang diucapkan Anies Baswedan dalam acara Mata Najwa rasanya cukup untuk menjawabnya.
Terkait dengan isu perjanjian tersebut, yang cukup janggal adalah pembelaan secara membabi buta dari pendukung Anies Baswedan. Mereka seolah-olah ingin menempatkan dirinya menjadi pihak yang paling benar. Padahal, konon dalam klausul perjanjiannya saja ada tiga pihak yang terlibat. Jika memang merasa tahu, kenapa pihak Anies Baswedan tidak berani membuka ke publik isi perjanjiannya?.
Hal itu kemudian diperparah dengan pernyataan salah satu petinggi PKS, yang juga ikutan latah berkomentar dan nyinyir langsung ke pihak Partai Gerindra.
Lihat juga: Presiden Jokowi Beri Support ke Prabowo Subianto, Novita: Kami Akan Berjuang dan Bekerja Keras
Muncul pertanyaan, PKS adalah mitra koalisi Partai Gerindra untuk mengusung Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta. Di mana peran PKS saat terjadi perjanjian tersebut? Apakah mempunyai andil besar atau hanya sebatas partai pelengkap koalisi?.
Jika hanya berperan sebagai partai pelengkap, ya wajar saja kalau ada urusan yang berkaitan dengan para elite seperti ini tidak diajak. Karena, memang pada dasarnya hanya punya peran sebagai pelengkap. Namun, jika memang mempunyai peran besar masa iya gak tau detail perjanjian tersebut ?
Sekali lagi, dibanding sibuk memperkeruh suasana, sebaiknya isu tentang adanya kesepakatan tertulis tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mengetahui asal-usulnya. Karena, pada dasarnya pengikatan itu hanya di antara para pihak terkait. Jangan ikutan latah berkomentar merasa paling benar dan paling tahu, karena hanya akan mencerminkan kualitas anda dengan predikat orang ‘Sok Tahu’.
Simak juga: Novita Wijayanti Sambut Keyakinan Jokowi Soal Prabowo Subianto Raih Elektabilitas Teratas
