Politisi PPP: Biaya Haji Beratkan Masyarakat, Usul 55 Juta Saja
BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH. Muslich Zainal Abidin menyoroti kenaikan biaya haji pada tahun 2023 yang diusulkan dari Kementerian Agama (Kemenag).
Muslich mengatakan, kenaikan biaya haji ini yang diusulkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas baginya sangat memberatkan masyarakat, karena hampir dua kali lipat biayanya dari tahun lalu, yakni dari 39,8 juta menjadi 69,1 juta per jemaah.
BACA JUGA: Suara Prabowo Terus Naik di Jawa Tengah, Pengamat: Tokoh Pembawa Harapan
“Bagi PPP semangatnya adalah jangan sampai kenaikan tersebut akan memberatkan jemaah. Kita perlu memahami kondisi jemaah yang baru saja keluar dari masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19,” ujar KH. Muslich di Jakarta, Rabu (01/02/2023).
Sambungnya, subsidi haji masih sangat diperlukan, dari dana nilai manfaat keuangan haji, sebab, perbandingannya berimbang antara pipih (biaya yang disetorkan masyarakat) dan nilai manfaat.
Mengenai hal itu, Gus Yaqut beralasan dalam melakukan kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil dalam rangka untuk menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.
“Naiknya jangan segitu karena akan sangat memberatkan masyarakat. Fraksi PPP mengusulkan maksimal kenaikan per jamaah di angka Rp 55 juta,” tutup Muslich.
BACA JUGA: Musra Relawan Jokowi, Prabowo Peroleh 30,19 Persen Suara, Ganjar 25,50 Persen, Anies 1,80 persen
Untuk diketahui, sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai
Rp 98.893.909,11.
