BIMATA.ID, Balikpapan- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi II Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin, menyampaikan rasa khawatirnya terhadap masa jabatan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang akan berakhir pada saat hari pemungutan suara di Februari 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Yanuar saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur (Kaltim) di Ruang Rapat Walikota Balikpapan, dikutip dari website resmi DPR RI, pada Senin (20/02/2023).
Menurut Yanuar, masalah terhadap regulasi periode ini akan sangat berdampak saat pada perhitungan suara yang akan diemban pada ketua KPUD yang baru yang nantinya jika ada sengketa perselisihan suara.
“Kita belum punya pengalaman mengganti Komisioner KPUD pada saat tahapan sedang berjalan sama dengan mobil lagi kencang tiba-tiba direm. Ini soal regulasi yang periodik tiap komisioner yang baru nanti akan melanjutkan, masalahnya kan hari ini diganti dengan yang baru apa mereka bisa langsung lari. Apalagi tahapan kritis masa kampanye adalah pencoblosan dan penghitung suara juga nanti setelah itu kalau ada sengketa perselisihan suara harus bagaimana,” ujar Yanuar Prihatin.
Baca Juga: Prabowo Bersama Anak Buah Nobar Film Adagium, Cerita Nasionalisme Besutan Rizal Mantovani
Yanuar mengatakan, untuk di Kalimantan Timur problem dalam pelaksanaan Pemilu adalah kerawanan logistik. Sebab, jarak untuk distribusi logistik itu tantangannya banyak, letak geografis Kaltim yang dikelilingi sungai dan laut untuk menempuh desa-desa di pedalaman menjadi kendala tersendiri.
“Untuk itu kita harus memastikan bahwa logistik pemilu di sini itu datang tepat waktu kalau itu tidak tepat waktu itu bisa berpengaruh kepada yang lainnya,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga mengkhawatir kepada para pekerja yang tengah membangun beberapa proyek Ibu Kota Negara (IKN) terkait dengan nasib hak suara mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 mendatang.
Cek Juga: Nikmati Akhir Pekan, Prabowo Nobar Film Adagium di Bioskop Senayan
Ia mengucapkan, sudah bagus KPUD mengambil langkah proaktif untuk menanyakan tapi sampai saat ini dari pihak perusahaan masih belum memberikan tanggapannya terhadap hak suara pada pekerjanya.
“Tadi juga kita mendengar dari Ketua KPUD Kaltim terkait dengan para pekerja yang membangun beberapa proyek Ibu Kota Negara (IKN) para pekerja ini datang dari luar Kaltim nah bagaimana nasib hak suara mereka nanti di Pemilu 2024, bagaimana soal data pemilihnya ini siapa yang ngurus itu, KPUD bagus juga sudah mengambil proaktif untuk menanyakan tapi ternyata sampai hari ini pihak perusahaan belum memberikan tanggapan,” tutupnya.
Simak Juga:Anak Buah Prabowo Dorong PB IPSI Kepri Go Olimpiade
