BIMATA.ID, Jepara – Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Jepara Edy Supriyanta menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera mendata masyarakat Jepara yang belum mendapatkan perlindungan kesehatan.
Hal itu, ia sampaikan ketika dirinya menerima kedatangan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jepara yang bertempat di Ruang kerjanya, pada Rabu (22/02/2023).
Dia menjelaskan, pada saat ini dari data yang diterimanya, masih 200 ribu warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, terdiri dari 184 Desa tercatat, dan sudah ada 28 Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 95% terdaftar di BPJS, sedangkan, sisanya belum terdaftar.
Baca juga: Anak Buah Prabowo Minta Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Minyakita
Untuk itu, dirinya meminta kepada pihak Desa, langsung segera pemetaan di Desa – desa yang notaben warganya belum terdaftar.
“Artinya banyak. Boleh langsung ke desa. Nanti diundang rapat langsung oleh Asisten I, Dinas Kesehatan, Dinsos, Bagian Kesra, dan camat untuk berkoordinasi,” ucap Edy dalam keterangannya, Rabu (22/03/2023).
Kemudian, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jepara Sari Hermawati mengatakan, sampai saat ini, anggota BPJS di Jepara mencapai 88%,dan rata-rata di Jepara masih di bawah Jawa Tengah (Jateng).
Lihat juga: Prabowo Pamerkan Inovasi Industri Pertahanan Karya Anak Bangsa di Kancah Internasional
Oleh karena itu, dia berharap, dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara segera melakukan percepatan pemetaan di tingkat desa.
“Kami belum punya data itu. Harapannya, kalau itu sudah bisa diterapkan, maka kami bisa sama-sama bergerak,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jepara Sari Hermawati.
Sambungnya, kendala yang dialami BPJS Kesehatan Jepara adalah, adanya warga yang kurang mampu untuk membayar iuran, dan perusahaan yang belum mematuhi aturan mendaftarkan pekerjanya.
Lihat juga: Prabowo Boyong Industri Pertahanan Lokal Unjuk Gigi di IDEX UEA
Maka dari itu, ia sangat mengharapkan, adanya alternatif dari Pemkab Jepara, bagi anggotanya yang belum terdaftar dan tidak masuk pada kategori penerima bantuan iuran (PBI), agar diberikan solusi dari anggaran daerah.
