BIMATA.ID, NTB- Total jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi NTB mencapai 2,79 persen atau sebanyak 176.029 orang. Angka ditargetkan mencapai nol pada tahun 2024.
”Itu yang sedang diupayakan pemerintah,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin.
Target nol penduduk yang miskin ekstrem pada 2024 ditetapkan pemerintah pusat. Adapun dari sustainable development goals atau SDG’s menargetkan bisa mencapai nol miskin ekstrem pada tahun 2030.
BACA JUGA: Resmikan Sumur Air Bersih Di Lombok, Prabowo Bagikan Puzzle Peta Indonesia ke Anak-anak
Dengan target di 2024, Wahyudin menyebut masih ada waktu dua tahun bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Target ini pun bukan mustahil, selama pemerintah pusat dan daerah fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem.
”Kalau fokus, kemiskinan ekstrem bisa nol di tahun 2024,” ujarnya.
Wahyudin menjelaskan, kemiskinan ekstrem dinilai hanya dari satu indikator. Berupa pendapatan maupun pengeluaran per hari di bawah USD 1,9 PPP atau Purchasing Power Parities. Jika dirupiahkan angkanya sekitar Rp 12 ribu per hari. Perhitungan USD PPP dalam kemiskinan ekstrem berbeda dengan nilai kurs mata uang Dollar Amerika. Jika kurs USD 1 setara dengan sekitar Rp 15.100, tidak demikian dengan USD 1 PPP.
Sekarang ini, BPS masih melakukan sensus untuk memperbarui data masyarakat yang masuk kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB. Data tersebut nantinya akan diserahkan ke pemerintah pada Juli 2023.
BACA JUGA: Pedagang Ikan dan Nelayan Sumut Harap Prabowo Jadi Presiden
Kata Wahyudin, percepatan penanggulangan kemiskinan berkaitan juga dengan pemberian bantuan sosial. Yang harus dilakukan tepat sasaran. Dalam survei BPS, masih ada masyarakat mampu yang menerima bantuan sosial.
”Hasil survei kami, ada yang desil 10 masih dapat bantuan yang seharusnya untuk masyarakat miskin,” ungkapnya.
Untuk Provinsi NTB, sasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem ditujukan pada 1,8 juta jiwa. Karena menurut Wahyudin, masyarakat yang hampir miskin juga perlu diintervensi supaya ketika terjadi gejolak harga atau kenaikan harga BBM, mereka tidak jatuh menjadi miskin.
BACA JUGA: Prabowo Subianto: Korps Marinir Miliki Sejarah Gemilang
Sementara itu, Kepala Bappeda Iswandi mengatakan, anggaran pengentasan kemiskinan berasal dari APBN dan APBD. Untuk tahun 2023, jumlahnya sekitar Rp 1,2 triliun. Namun ia tidak merinci proporsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan antara APBN dan APBD.
Intervensi anggaran pengentasan dari APBN, lebih banyak dialokasikan pada program bantuan sosial. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
”Kalau dari pemprov itu ada hibah dan bantuan sosial juga,” kata Iswandi.
BACA JUGA: Prabowo Ungkap Pentingnya Jawa Timur Bagi Pertahanan Indonesia
Iswandi mengakui, ada masalah mengenai efektivitas sasaran. Masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, namun tetap menerima bantuan.
