BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah telah menyepakati pembengkakan biaya (cost over run) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar USD 550 juta atau setara Rp8,38 triliun.
“Untuk porsi yang kita butuhkan itu USD 550 juta dan itu sudah diajukan ke CBD,” kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmojo, Jakarta, Senin (13/02/2022).
BACA JUGA: Pertemuan Dengan Khofifah di Jatim, Prabowo Diskusi Sejarah NU
Kartika menjelaskan, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menyepakati pembagian porsi pembengkakan pembiayaan. Dalam hal ini 75 persen pembengkakan biaya akan diselesaikan dalam bentuk utang, sedangkan sisanya, 25 persen ditanggung oleh ekuitas alias modal milik perusahaan konsorsium Indonesia dan China.
Dari 75 persen dalam bentuk utang tersebut akan dibagi dua antara Indonesia dengan China dengan persentase 60:40. Artinya 60 persen utang yang diajukan akan menjadi tanggungan Pemerintah.
“Porsi loan (pinjaman) 75 persen, dikali USD1,2 miliar, dikalikan 60 persen dengan porsi kita, Jadi sekitar USD550 juta,” kata dia.
Pihak China hanya menanggung utang 40 persen. Sehingga jika menggunakan hitungan yang sama, maka nilai utang yang ditanggung sebesar USD360 juta atau setara Rp 5,48 triliun. Saat ini Pemerintah tengah melakukan negosiasi struktur final dan harganya. Agar dalam waktu dekat sudah memiliki struktur final dan tinggal diresmikan dalam bentuk ekuitas ke PT KAI.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Subianto Serahkan Peralatan Pertahanan untuk Korps Marinir
“Ini lagi negosiasi struktur final dan harganya. Seharusnya minggu depan akan punya struktur final, ini nanti ke KAI buat jadi ekuitas,” pungkasnya.
