BIMATA.ID, Jakarta- Peneliti Energi Terbarukan Institute for Essential Services Reform (IESR) Pintoko Aji mengatakan upaya pemerintah untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tergambar melalui total 15 juta kendaraan listrik pada 2030 dari tersedianya kebijakan fiskal dan nonfiskal.
Namun, kebijakan fiskalnya masih berfokus pada sisi permintaan, menurutnya, peluang adopsi perusahaan transportasi berbasis aplikasi dan logistik yang masif diharapkan dapat memicu berkembangnya industri kendaraan listrik di Indonesia.
BACA JUGA: Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Lepas 140 Ton Bantuan Bahan Makanan ke Turki dan Suriah
“Saat ini industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir belum terintegrasi secara penuh. Beberapa proyek hilirisasi seperti produksi baterai baru akan berjalan setidaknya 2025/2026,” ujar Pintoko dalam webinar, Selasa (21/02/2023).
Pintoko menyebut, dengan kondisi tersebut harusnya bisa membuat pemerintah mengarahkan fokus terhadap percepatan proyek hilirisasi tersebut.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Sapa Relawan Kemanusiaan yang Mengiringi Bantuan Ke Turki-Suriah
“Saat ini fokus pemerintah sebaiknya diarahkan ke percepatan berjalannya proyek hilirisasi tersebut dan meyakinkan investor untuk melaksanakan komitmen investasi yang sudah banyak,” ujarnya.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Dorong PB IPSI Kepri Go Olimpiade
Lanjutnya, terkait elektrifikasi transportasi laut dan udara, penggunaan baterai pada kapal maupun pesawat memiliki tantangan pada densitas energi baterai yang membuatnya lebih besar dan lebih berat sehingga mengurangi ruang kargo kapal maupun jatah muatan (payload) pesawat.