BIMATA.ID, Jakarta – Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono menuturkan, pihaknya menggunakan tiga strategi pendekatan dalam menangani situasi keamanan di Provinsi Papua.
“TNI masih tetap melaksanakan operasi di sana, dalam rangka tertib sipil dan mem-backup tugas-tugas kepolisian karena memang lebih mengedepankan pada penegakan hukum. Kemudian, ini kami laksanakan melalui tiga pendekatan,” tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).
Dia menyebut, pendekatan pertama ialah menggunakan soft approach. Yakni, pendekatan melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Pendekatan kedua menggunakan culture approach. Artinya, pendekatan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan.
“Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan, bakti sosial, dan sebagainya. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kami nilai tingkat keamanannya masih kondusif,” pungkas Laksamana TNI Yudo.
Lalu, pendekatan ketiga menggunakan hard approach. Yaitu, pendekatan melalui operasi tegas yang digunakan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok separatis teroris.
Lihat juga: Prabowo Unggul di Musra Relawan Jokowi, Dinnar : Prabowo Semakin Diterima
“Kami melaksanakan dengan tegas, dengan bersenjata. Karena, memang kami pasukan militer yang menghadapi kontak tembak. Ya, kami laksanakan dengan tegas. Tapi tetap, apabila tertangkap ya kami serahkan kepada polisi untuk diproses hukum,” jelas mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini.
Laksamana TNI Yudo juga menjelaskan, telah memetakan tingkat kerawanan daerah-daerah di Provinsi Papua untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah tersebut.
“Di situ kami petakan. Sehingga, para prajurit juga kami atur mana yang melaksanakan soft, culture, maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach,” imbuhnya.
Dia menegaskan, keamanan masyarakat di Provinsi Papua penting untuk dikedepankan. Kesepakatan jeda kemanusiaan di Provinsi Papua selama enam bulan juga pernah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP ) pada 15 November 2022.
Simak juga: Suara Prabowo Terus Naik di Jawa Tengah, Pengamat: Tokoh Pembawa Harapan
Ketika nggak ada jaminan keamanan kepada masyarakat, ya apa gunanya melaksanakan jeda kemanusiaan? Kita tahu kan kemarin dinyatakan jeda kemanusiaan? Masih ada pembakaran, penembakan, masih ada kontak tembak,” lanjut Laksamana TNI Yudo.
Laksamana TNI Yudo menyatakan, apa yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua merupakan hasil kunjungannya langsung ke Provinsi Papua.
“Saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung, baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh di sana,” ucap pria kelahiran 26 November 1965 ini.
[MBN]