BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD, mengomentari pernyataan Partai Ummat yang secara terang-terangan ingin mengusung politik identitas dan menggunakan masjid sebagai sarana berpolitik.
Ia menuturkan, Amien Rais dkk bahwa politik dalam diskursus itu multitafsir. Mahfud tak menampik bahwa, politik identitas dan masjid sebagai sarana berpolitik bisa saja dianggap tidak membahayakan, selama ditafsirkan sebagai high politics/politik inspiratif, bukan politik elektoral.
“Seperti yang dikatakan Pak Amien Rais akan mengampanyekan politik identitas, (berpolitik) melalui masjid-masjid, itu tidak apa-apa, (selama) menyatakan umat Islam agar menjaga NKRI ini bersama-sama, sebagai bagian dari politik inspiratif,” tuturnya di Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/02/2023).
Baca juga: Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Lepas 140 Ton Bantuan Bahan Makanan ke Turki dan Suriah
“Partai Ummat akan memperjuangkan politik identitas dan mempergunakan masjid-masjid sebagai tempat perjuangan. Itu apa artinya?” sambung Mahfud.
Namun, apabila yang dimaksudkan Partai Ummat adalah politik identitas dan pemakaian masjid sebagai sarana berpolitik elektoral, maka sebaiknya mereka menjauhi keinginan tersebut.
“Kalau diartikan lain, ya tidak usah dikampanyekan di masjid. Itu bagi kita paling tidak yang tergabung dalam golongan ahlussunah wal jamaah,” pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ini.
Mahfud memberi contoh, politik inspiratif itu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan. Misalnya, negara harus dipimpin orang yang adil, korupsi harus dilawan, keadilan harus ditegakkan, dan lingkungan hidup harus dipelihara demi kebaikan manusia.
“Itu politik, bahasa-bahasa politik. Politik dalam arti urusan negara,” urainya.
Lihat juga: Prabowo Subianto Sapa Relawan Kemanusiaan yang Mengiringi Bantuan Ke Turki-Suriah
Sementara, politik praktis di masjid dan pesantren tidak dapat dilakukan. Sebab, politik praktis berkaitan dengan ajakan atau larangan memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum (Pemilu).
“Jangan pilih calon presiden yang ini, jangan pilih yang itu, itu (politik) praktis, dan sebaiknya jangan dibicarakan di masjid. Orang Islam sendiri banyak pilihan kalau politik praktisnya,” imbuh Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat, Ridho menyampaikan, politik tidak bisa dipisahkan dari agama.
“Sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut, yang permanen, yang tidak pernah berubah lintas zaman, lintas generasi. Kemudian kalau kita pisahkan dari politik, maka politik kita yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif situasional,” ucapnya, dalam pidato di Rakernas Partai Ummat, Senin, (13/02/2023).
Simak juga: Pesan Prabowo kepada Pengurus HIPMI Baru: Selamat Berkarya untuk Indonesia Raya
[MBN]
