BeritaEkonomiHeadlineKesehatanPolitikRegionalUmum

Ketua DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Fokus Pada Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim

BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menekan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak melakukan penganggaran pembelian tanah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di tahun depan.

Hal ini disampaikan Prasetyo Edi usai rapat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, pada Rabu (15/02/2023).

“Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah nggak (perlu) ada lagi, Bos. Tanah kita sudah banyak,” ujar Prasetyo Edi kepada para awak media..

Baca Juga: Prabowo Subianto Perbantukan Pesawat Hercules C-130 untuk Penanggulangan Bencana di Turki

Menurut Prasetyo saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki bank tanah yang memadai. Oleh sebab itu, ia meminta pemda memanfaatkan tanah yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan Jakarta, seperti banjir sampai ke tingkat kemiskinan yang ekstrem.

“Sekarang kan tanah kita banyak, kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan, termasuk masyarakat,” imbuhnya.

Lain dari pada itu, Prasetyo Edi meminta Pemprov untuk berfokus pada pemberantasan stunting hingga kemiskinan ekstrem pada APBD 2024 mendatang serta memiliki data yang akurat agar tidak salah sasaran.

Cek Juga: Prabowo Subianto: Korps Marinir Miliki Sejarah Gemilang

“Apakah ini betul-betul datanya betul? Kita sebagai pemerintah harus turun, diperdalam cara penanggulangannya,” pungkasnya.

Prasetyo Edi berharap, Pemerintah Daerah bisa fokus terhadap anggaran di setiap wilayah padat penduduk dan daerah kumuh untuk bergerak menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Fokus anggaran itu fokus dicek setiap wilayah kotanya, di mana wilayah yang berbasis padatlah, apalagi di 1 kilometer Istana itu kan masih ada daerah kumuh. Diceklah, semua perangkat pemerintah daerah harus bergerak,” tutupnya.

Simak Juga: Diangkat Menjadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Prabowo: Saya Ucapkan Terima Kasih dan Bangga

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close