BIMATA.ID, Sulut- Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Daerah serta seluruh stakeholder yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen dan bersinergi dalam menekan inflasi yang ada di daerah.
Terlebih lagi saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 Hijriah.
Komitmen ini diwujudkan dengan melaksanakan Capacity Building TPID se- Sulut yang dirangkaikan dengan penandatanganan Kerja sama Antar Daerah (KAD) Pemprov Sulut bersama Pemprov Jawa Timur (Jatim), di Kota Malang yang berlangsung sejak Kamis hingga hari ini, Jumat (17/02/2023).
BACA JUGA: Resmikan Sumur Air Bersih Di Lombok, Prabowo Bagikan Puzzle Peta Indonesia ke Anak-anak
Kerja sama antar dua daerah ini, melibatkan dua perusahaan asal Sulut dan dua perusahaan asal Jatim. Yakni PT Phalosari dengan CV Rengas Jaya, dalam penyediaan daging ayam.
Serta PT Gloria Blessindo dan CV Sumber Pangan untuk penyediaan beras dengan nilai yang cukup fantastis mencapai Rp17,1 miliar per tahun dengan kuantitas sekitar 1.500 ton.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko menekankan, kerja sama dengan Pemprov Jatim, bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan. Dalam hal ini pemesanan pembelian (purchase order) untuk komoditas beras.
BACA JUGA: Pedagang Ikan dan Nelayan Sumut Harap Prabowo Jadi Presiden
“Selain itu, juga dilakukan penjajakan kerjasama dalam pemenuhan pasokan daging ayam dan bawang merah serta perancangan kerjasama dibidang pertanian dalam rangka pemanfaatan nutrisi tanaman pengganti pupuk kimia dengan Perumda Tunas Malang,” jelasnya.
Andry memaparkan, secara umum pada tahun 2023, inflasi diperkirakan akan kembali pada rentang sasaran 3±1% (yoy).
Meskipun, dampak dari kenaikan harga global, peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan kenaikan UMP, kenaikan tarif cukai rokok, serta peningkatan HPP beras, akan berpotensi menaikan inflasi Sulut di tahun ini.
BACA JUGA: Didukung JoMan, Prabowo Makin Optimis Jadi Suksesor Jokowi
“Oleh sebab itu, perluasan dan intensifikasi implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulut juga akan terus dilakukan melalui KAD, program Marijo Bakobong, dan perluasan pasar digital untuk memberikan dampak yang lebih luas pada inflasi Sulut dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw (SK) memaparkan keberhasilan pemerintah termasuk TPID dalam mengendalikan inflasi. Dia menyebutkan, Sulut masuk dalam tiga besar pengendalian inflasi terbaik.
Meski begitu, pihaknya tidak ingin berpuas diri, dan ingin terus melakukan terobosan serta membangun kerjasama dengan daerah yang memiliki potensi pangan yang baik, diantaranya Kota Malang.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Perbantukan Pesawat Hercules C-130 untuk Penanggulangan Bencana di Turki
“Saya senang ada role model, kita boleh belajar testimoni dari Malang ini, bagaimana BUMD proaktif dalam penanggulangan inflasi. Pengendalian inflasi ini sangat penting. Karena itu saya perlu dorong TPID kita,” tekannya.
Wagub Kandouw juga menyentil soal inflasi tinggi di Negara Turki yang mencapai 60 persen. Dimana, saat ini negara tersebut dilanda gempa.
Karena Presiden Turki Edrogan menerapkan kebijakan suku bunga rendah. Masyarakat dipaksa untuk saling berbelanja tidak perlu impor. Itu teorinya dia. Tapi belum terbukti.
BACA JUGA: Prabowo Subianto: Korps Marinir Miliki Sejarah Gemilang
“Kalau kita di Indonesia suku bunga fluktuatif untuk menjaga inflasi. Karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, kita harus jaga. Sebab teorinya sudah terbukti,” katanya.
Dia pun bersyukur, di Sulut inflasi masih aman. Dia tak memungkiri hal itu berkat kerjasama dari semua pihak. Termasuk BI.
BACA JUGA: Prabowo Subianto : Untuk Menjadi Negara Maju, Indonesia Harus Memiliki TNI yang Kuat
“Saya percaya, di mana ada usaha di situ ada jalan. Termasuk hari ini kita mengikuti kegiatan capacity building TPID Sulawesi Utara,” pungkasnya.