BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali menyebut, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengenai utang telah merendahkan martabat Anies Baswedan.
Ali menilai, pernyataan Hasto soal Anies akan banyak utang lantaran melakukan safari politik secara perorangan terlalu tendensius.
“Sehingga, pernyataan ini bagi saya sangat merendahkan martabat seorang Anies Baswedan oleh Hasto,” ucapnya, Jumat (24/02/2023).
Baca juga: Momen Akrab Prabowo dengan Pemimpin Timur Tengah saat Hadiri Undangan Presiden MBZ
Lantas, Ali mempertanyakan alasan Hasto terlalu campuri urusan orang. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ini juga menyinggung, apakah Anies pernah berhutang kepada Hasto.
“Pertanyaannya, pernahkah Pak Anies itu berhutang kepada Pak Hasto?” tanya Ali.
Ali menyampaikan, sebagai elite partai politik (parpol) pernyataan Hasto tidak pantas dilakukan. Sebab, dianggap terlalu tendensius.
“Sebagai seorang elite, partai besar yang selalu bicara moralitas, bicara pancasilais, tapi pernyataan ini pernyataan yang menurut saya terlalu tendensius,” imbuh legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.
Pun, Ali memastikan, jika Partai NasDem dan Anies tidak akan membuat perjanjian terkait utang di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Lihat juga: Peci Hitam dan Diplomasi Pertahanan Prabowo dengan Pemimpin Timur Tengah
“Jadi ketika dia jalan bersama-sama diusung oleh Partai NasDem, saya pastikan tidak ada penandatanganan surat utang. Jadi, itu saya pastikan tidak ada utang piutang dalam perjalanan ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyindir bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan, yang keliling ke berbagai wilayah Indonesia untuk melakukan sosialisasi. Dia mengemukakan, bagi partainya bekerja tidak bisa individu.
Hasto menyatakan, bergerak tersebut harus dilakukan oleh seluruh simpatisan, anggota, dan kader yang menyatu dengan rakyat. Hal itu terbukti saat mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres pada Pilpres 2014 dan 2019.
Dia mengungkapkan, jika ada yang bergerak sendiri dalam urusan pencalonan presiden, maka orang tersebut tidak berdasarkan kolektif. Gerak sendiri tanpa kolektif ini, lanjut Hasto, cukup rawan karena akan berujung pada utang.
“Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang perorang. Kalau orang perorang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak hutang,” ungkapnya.
Simak juga: Survei Polstat: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ganjar-Anies Beda Tipis
[MBN]
