BIMATA.ID, Jakarta- Anggota DPR meminta pemerintah agar tidak terlalu banyak memberikan insentif kepada para investor yang melakukan penanaman modal untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan pemerintah boleh saja memberikan insentif kepada pihak swasta yang mendukung pembangunan IKN. Hanya saja, menurutnya, pemberian insentif tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Beri Support ke Prabowo Subianto, Novita: Kami Akan Berjuang dan Bekerja Keras
“Boleh saja pemerintah atau negara memberikan insentif pada para investor, tetapi prinsip-prinsip keadilan sosial, prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap masyarakat lokal itu harus menjadi perhatian utama,” ujar Marwan, dikutip Kamis (09/02/2023).
Seperti diketahui, pembangunan IKN memerlukan dana senilai Rp486 triliun. Meski demikian, hanya 20% dari kebutuhan dana tersebut yang dipenuhi lewat APBN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan 80% dari pendanaan untuk pembangunan IKN bersumber dari swasta.
Oleh karena itu, insentif pajak diperlukan untuk menarik minat pelaku usaha. Bambang mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas sedang merancang PP terkait insentif pajak di IKN.
BACA JUGA: Novita Wijayanti Sambut Keyakinan Jokowi Soal Prabowo Subianto Raih Elektabilitas Teratas
“PP tentang insentif investasi di IKN ini sangat penting untuk memberikan insentif, apakah itu tax holiday, supertax deduction, atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat khusus,” ujar Bambang, awal pekan ini.
Bambang mengatakan ketentuan terkait insentif pajak di IKN akan dikonsultasikan ke DPR.
BACA JUGA: HUT Partai Gerindra ke-15, Kader Muda Gerindra Doakan Prabowo Presiden
“Pada waktunya kalau memang itu harus dikonsultasikan, saya kira lebih baik dikonsultasikan supaya semua pihak juga jelas sweetener apa yang akan kita berikan,” ujar Bambang.