BIMATA.ID, Garut – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut Wawan Nurdin meminta kepada badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengurus badan hukum agar bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan besar termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dalam upaya itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah desa dengan dana desa untuk 2023 lebih ke pemberdayaan desa seperti persyaratan BUMDes untuk badan hukumnya agar bisa meningkatkan usahanya,” kata Wawan, dikutip dari antara, Selasa (21/02/2023).
Baca Juga : Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Lepas 140 Ton Bantuan Bahan Makanan ke Turki dan Suriah
Wawan mengatakan, DPMD Garut terus melakukan upaya pembinaan bagi pemerintah desa agar lebih mengembangkan BUMDes di berbagai sektor usaha.
Menurut Wawan pada saat ini sudah tercatat di Kabupaten Garut ada 421 desa, sedangkan BUMDes yang sudah memiliki badan hukum yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebanyak 258 BUMDes.
“Yang sudah berbadan hukum di kita itu baru 258 desa dari Kemenkumham dan mereka saat ini terus mengembangkan usahanya,” ucapnya.
Wawan menjelaskan, BUMDes yang sudah memiliki badan hukum akan memiliki banyak manfaat, terutama bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan yang sudah lebih maju dan berkembang, termasuk kerja sama dengan BUMN.
Seperti beberapa BUMDes di Garut sudah menjalin kerjasama dengan Telkom maupun Iconnect usaha milik BUMN yang memberikan pelayanan jaringan internet.
“Kalau sudah punya izin usaha dan badan hukumnya tentu bisa mengembangkan usaha dan usaha ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Kata Wawan, BUMDes yang sudah berkembang tentunya akan menjadi sumber pendapatan desa yang akhirnya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kalau usahanya maju, maka akan ada pemasukan buat desa, dan nantinya desa akan mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
Simak Juga : Prabowo Subianto Sapa Relawan Kemanusiaan yang Mengiringi Bantuan Ke Turki-Suriah
