BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional sejauh ini belum berdampak positif pada stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok.
“Saya minta kebijakan anggaran ketahanan pangan ini dievaluasi, mumpung masih baru beberapa bulan diterapkan untuk anggaran 2023,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin, Rabu (22/02/2023).
BACA JUGA: Survei Polstat: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ganjar-Anies Beda Tipis
Ia mengaku, banyak mendapat laporan dari daerah bahwa harga beras masih mahal dan harga berbagai kebutuhan pokok juga belum stabil. Untuk diketahui, pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 900 miliar selama Januari 2023 guna menekan harga pangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kembali berujar bahwa target yang ditekankan pemerintah itu belum sepenuhnya berdampak baik. Namun, sebaliknya, sebut Gus Muhaimin, harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk beras justru mengalami kenaikan.
“Logikanya kalau sudah ada anggaran ketahanan pangan, semua harga pangan stabil. Lha ini kan tidak, malah sekarang harga beras naik,” tuturnya.
BACA JUGA: Peci Hitam dan Diplomasi Pertahanan Prabowo dengan Pemimpin Timur Tengah
Sebagai informasi, harga beras sejak akhir 2022 sampai saat ini terus mengalami kenaikan. Hal ini berlaku pada beras medium dan premium. Berdasarkan harga di panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium menginjak Rp 11.850 per kilogram (kg) dan beras premium Rp 13.500 per kg.
