BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Rahmat Bagja meminta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan laporan dugaan penggunaan dana ilegal buat Pemilu ke penegak hukum.
Sebab, Bawaslu RI belum dapat berbuat banyak jika belum masuk masa kampanye.
“Masalahnya dana kampanye itu (baru dapat ditindak) di masa tahapan kampanye. Kita lagi koordinasi dengan PPATK, seharusnya PPATK juga bisa menyambungkannya dengan polisi dan kejaksaan,” kata Bagja, Jumat (17/02/2023).
Baca juga: Pedagang Ikan dan Nelayan Sumut Harap Prabowo Jadi Presiden
Bagja menjelaskan, Bawaslu RI tidak dapat menindak pelanggaran dugaan penggunaan dana kampanye, mengingat masa kampanye Pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Namun, Bagja menilai, penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan bisa turun tangan.
“Tapi (kalau) itu untuk tujuan kampanye, bisa. Kita akan lihat lagi nanti dari polisi dan jaksa,” ujarnya.
Terpisah, Anggota Bawaslu RI,
mengemukakan, jajarannya hanya berwenang untuk mengawasi keuangan partai politik (parpol) yang berkaitan dengan dana kampanye. Nantinya, dana tersebut diaudit dari akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Lihat juga: Didukung JoMan, Prabowo Makin Optimis Jadi Suksesor Jokowi
Puadi menyampaikan, tugas Bawaslu RI dalam pengawasan dana kampanye akan sangat baik jika didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang dimiliki PPATK dalam rangka pengumpulan informasi, data, dan bukti.
Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset dan bekerja sama dengan KPU RI maupun Bawaslu RI. Hasilnya, ditemukan potensi penggunaan dana ilegal untuk pendanaan Pemilu.
Bahkan, PPATK juga menemukan korelasi tersebut berdasarkan hasil penyidikan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Simak juga: Resmikan Posko, DPC Jakarta Barat Siap Galang Dukungan Pedagang untuk Prabowo Presiden
[MBN]