BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Soesatyo mengemukakan, siapapun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pasca pemilihan umum (Pemilu) 2024 tetap memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dengan demikian, para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara.
Karena, dengan diatur dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai program pembangunan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun kedepan.
“Pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini, saat peresmian Graha Pena 98 di Jalan Hos Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/02/2023).
Baca juga: Prabowo Subianto Video Call Penerjun Prajurit Yontaifib yang Cedera: Mudah-mudahan Cepat Sembuh
Terkait perdebatan sistem Pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup, Bamsoet menekankan, kedua sistem tersebut memiliki konsekuensi plus dan minus.
Pada sistem proporsional terbuka misalnya, sisi positifnya calon legislatif (Caleg) harus bekerja keras memenangkan hati rakyat. Sehingga, bisa mendorong kedekatan Caleg dengan rakyat.
Di sisi lain, sistem itu membuka banyak peluang money politic yang berakhir pada moral hazard bahwa hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bersaing. Sedangkan Caleg berkuliatas yang tidak memiliki modal, sangat mudah tersingkirkan.
Begitupun dalam sistem proporsional tertutup. Sisi positifnya, partai politik (parpol) memiliki kewenangan menentukan Caleg. Sehingga, Caleg berkualitas dan kader yang telah berdarah-darah membesarkan partai dengan modal yang minimal tetap bisa masuk ke Parlemen.
Lihat juga: Pedagang Ikan dan Nelayan Sumut Harap Prabowo Jadi Presiden
Sisi negatifnya, kedekatan Caleg dengan rakyat bisa tidak menjadi kuat lantaran Caleg terkesan lebih takut terhadap partai daripada kepada rakyat.
“Agar tidak hanya berkutat pada sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakam campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman,” imbuh politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Menurut Bamsoet, campuran sistem terbuka dan tertutup tersebut pernah dibahas saat dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada periode 2018-2019.
“Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktivis, para akademisi serta para negarawan lainnya, siapa tahu sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat Caleg dekat dengan rakyat,” tuturnya.
Simak juga: Didukung JoMan, Prabowo Makin Optimis Jadi Suksesor Jokowi
[MBN]
