BIMATA.ID JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus mengupayakan pemerataan pembangunan rumah layak serta infrastruktur pendukung untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengejar backlog perumahan sekaligus mendorong pembangunan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami juga memiliki sejumlah program unggulan di sektor perumahan. Jadi hasil pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah saat melakukan Rapat Koordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Rakor ini membahas Program Kerja Kementerian PUPR di Tahun 2023. Kegiatan tersebut dihadiri para Anggota Komite II DPD RI dan sejumlah pejabat Eselon I dan II di Kementerian PUPR termasuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ir. M Hidayat.
“Ada sejumlah program di bidang perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023. Beberapa program tersebut antara lain pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus) rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)”, jelas Zainal.
Berdasarkan data yang ada, pembangunan Rusun tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5.379 unit. Adapun lokasi pembangunannya tersebar di sejumlah wilayah antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan (Aceh), Ponpes Ali Baharudin (Sumut), RSUD Raden Mattaher (Jambi), Rusun Institut Teknologi Keling Kumang (Kalbar), Rusun Ponpes Kasypul Anwar (Kalsel), Rusun Ponpes Al Anwar Bangkalan (Jatim).
Selanjutnya adalah Rusun STAIN Kendari Kampus II (Sultra), Rusun Institut Teknologi Sumatera (Lampung), Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir (Sumsel), Rusun RSUD Ir. Soekarno (Babel), Rusun Kementerian Keuangan Jayapura dan Merauke (Papua), Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang (Banten), Bina Insan Mulia Cirebon (Jabar), Rusun Lansia Gorontalo (Gorontalo) dan termasuk program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower, dan Hunian Pekerja Konstruksi di Ibu Kota Nusantara.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan pembangunan Rusus sebanyak 3.362 unit. Target pembangunan Rusus tersebut adalah untuk masyarakat terdampak Bencana Alam dan Konflik Sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Lebak, termasuk pelaksanaan kegiatan
Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) 360 unit.
Untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Rumah Swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
“Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat melalui pembangunan 27.825 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 Provinsi, tiga lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa,” tutupnya.
(W2)