BIMATA.ID, Cilacap – Terjadinya unjuk oleh para Nelayan yang terjadi di halaman Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis 19 Januari 2023.
Diketahui, perwakilan nelayan yang sekaligus koordinator aksi Sugiyamin mengungkapkan, dalam aksi unjuk rasa ini para Nelayan menolak kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi sebesar 10%, menolak adanya denda administrasi mencapai 1.000% dan menolak pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal dibawah ukuran 30 GT.
Baca Juga : Budisatrio Djiwandono: Loyalitas Pak Prabowo Jadi Contoh Bagi Pendukungnya
“Kami menuntut menolak dengan tegas pemberlakuan PNBP, PP No 85 tahun 2021, serta menolak denda 1000 persen,” ucap koordinator aksi Sugiyamin.
Selain itu, nelayan juga memprotes biaya tambat labuh kapal di PPSC yang dinilai sangat memberatkan, sehingga kondisi pelabuhan menjadi penuh, sesak dengan kapal.
“Biaya tambat labuh sangat mencekik nelayan, ini menjadi beban, tolong pihak pelabuhan mengerti kondisi nelayan, dan aspirasi bisa tersampaikan ke Kementerian dan Presiden,” ungkapnya.
Lihat Juga : Menhan Prabowo Dampingi Anwar Ibrahim, dari Pertemuan di Istana, Acara CT, Hingga Mengantar ke Bandara
Untuk diketahui, setelah menyampaikan orasi di depan Kantor Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus Vereeniging (PPSC), aksi damai berlanjut ke Kantor DPRD Cilacap. Ada 15 orang perwakilan pengusaha kapal diterima audiensi oleh Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat.
Disebutkan, dalam audiensi itu juga turut dihadiri oleh Kepala PPSC Imas Masriah, perwakilan PSDKP, dan dinas atau instansi terkait.(FAR)
Simak Juga : Roadshow di Jabar, Sekjen PAPERA: Yuk Bismillah Jadikan Pak Prabowo Presiden!
