BIMATA.ID, Jakarta- Sandiaga Uno diangggap tidak sekadar menginginkan tiket calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres) melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, ia dinilai juga menargetkan kursi ketua umum.
Menanggapi itu, Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan mengingatkan adanya aturan serta persyaratan untuk menjadi ketum. Apalagi diketahui, Sandiaga masih merupakan kader Partai Gerindra, kendati diisukan hijrah ke partai berlambang Kakbah.
“Menjadi Ketum PPP ada persyaratan yang diatur dalam AD/ART PPP,” kata Ade dihubungi, Selasa (10/1/2023).
Sebelumnya, menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Sandiaga tidak sekadar ingin meraih tiket, melainkan mengincar kursi ketua umum PPP.
Diketahui saat ini kursi ketua umum PPP masih dijabat Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas atau Plt. PPP belum memilih kembali ketum mereka selepas Suharso Monoarfa tidak lagi menjabat.
Dedi menegaskan salah satu yang menjadi dalih kuat Sandiaga bakal hijrah dari Partai Gerindra ialah kursi ketum PPP.
“Justru Sandiaga tidak mungkin bergeser ke PPP jika bukan sebagai ketum,” kata Dedi dihubungi, Senin (9/1/2023).
Dedi mengatakan Sandiaga tidak memerlukan identitas sebagai kader biasa, apabila ia benar-benar hijrah. Saat ini di Gerindra, jabatan Sandiaga memang terbilang mentereng, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Terkait kursi ketum PPP yang diincar Sandiaga, Dedi menilai hal itu bukan merupakan target asal-asalan Sandiaga.
“Ia punya dua modal penting bagi PPP, populer, masuk radar kontestasi kepemimpinan nasional, juga mampu tingkatkan perolehan suara PPP,” ujar Dedi.
Di lain pihak, PPP bagai mendapat durian runtuh apabila Sandiga berhasil menjadi kader sekaligus menduduki kursi ketua umum.
“Tentu saja, Sandiaga didukung kemapanan finansial yang diperlukan oleh PPP,” kata Dedi
Berdasarkan hal itu terbaca bahwa kedua belah pihak memang saling memerlukan dan menguntungkan ibarat simbiosis mutualisme. Baik Sandiaga maupun PPP mereka bisa menjadi pihak yang saling menguntungkan satu sama lain, jika kepindahan Sandiaga berjalan mulus.
“Tentu keduanya saling memerlukan, PPP tidak ada pilihan sebaik memilih Sandiaga untuk saat ini, konsolidasi di tingkat kiai dan santri tidak lagi ada. Pilihannya jika sama-sama tidak ada tokoh simbolkan kalangan santri maka Sandiaga menjadi prioritas pilihan,” kata Dedi.
Langkah Agresif Sandiaga
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menilai langlah agresif Sandiaga Uno dalam mendekati PPP justru sudah tepat. Menurutnyaa dalam politik, langkah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu justru menggambarkan sikap tegas dan jelas. Sebab kata Dedi, muara dari dunia politik ialah kekuasaan.
“Sehingga cara Sandiaga agresif ke PPP itu sudah benar, terlebih ia adalah tokoh baru bagi PPP, agresivitas Sandiaga langkah taktis karena ia akan cepat mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam proses hijrah ke PPP,” kata Dedi.
Menurut Dedi, situasi yang ada di hadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu memang memaksa Sandiaga untuk bersikap agresif. Situasi itu terkait Pilpres 2024, terutama bursa calon wakil presiden.
Mengingat untuk kontestasi 2024 akan muncul banyak tokoh serupa dan tidak kalah populer dan potensial dari Sandiaga. Tetapi tokoh-tokoh itu tidak memiliki kekuasaan atau bukan kader di partai, semisal Erick Thohir, Tito Karnavian, dan Andika Perkasa.
“Sehingga Sandiaga perlu mempertegas upayanya,” kata Dedi.
Nama Sandiaga sebagai cawapres tentu nantinya bisa diusung PPP ke Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Nama Sandiaga akan disodorkan kepada PAN dan Partai Golkar untuk kemudian disetujui.
Sementara itu, kata Dedi, untuk calon presiden, KIB punya nama kuat di internal mereka, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
“Dan membaca situasi, Sandiaga mengejar peluang cawapres, ini rasional karena di KIB di mana PPP berada belum ada tokoh yang potensial, hanya ada Airlangga Hartarto, bagus jika kemudian melahirkan pasangan Airlangga-Sandiaga,” kata Dedi.