BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua kepala daerah di Indonesia tetap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) nomor 53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
“Memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tito.
Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga diminta untuk secara berkala melaporkan terkait proses penanganan dan pencegahan Covid-19.
Pelaporan itu dilakukan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Melaporkan penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di wilayahnya masing-masing,” ungkap Tito.
Para kepala daerah juga diminta untuk tetap mengimbau masyarakat akan bahayanya penyebaran virus Covid-19, meski kebijakan PPKM sudah resmi dicabut.
“Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan Covid-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular Covid-19,” kata Menteri Tito.
Menteri Tito juga meminta kepada para kepala daerah untuk senantiasa mengingatkan masyarakat menggunakan masker dan melakukan sanitasi. Terutama, saat masyarakat merasa mengalami gangguan kesehatan seperti halnya batuk dan pilek.
Menurutnya, imbauan itu penting dilakukan guna mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang saat ini dinilai sudah lebih baik penanganannya.
“Untuk mencegah lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir,”pungkas Tito.
(ZBP)
