BIMATA.ID, Jakarta – Politisi Muda Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras belakangan ini yang sampai ratusan ribu ton yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan pada akhir bulan Desember 2022 lalu.
Menurut Moh Rano Alfath yang juga sekaligus Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , sangat perlu ada keterlibatan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasi maupun melakukan investigasi terkait dugaan adanya permainan mafia pangan tersebut.
“Kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat, untuk itu saya turut meminta APH terkait baik Polisi maupun Kejaksaan untuk turun tangan tingkatkan pengawasan dan bila perlu tindaklanjuti dugaan-dugaan adanya permainan dalam impor beras. Segera gerak cepat dan proses hukum apabila terbukti ada mafia-mafia yang terlibat, kita tunjukkan bahwa negara tidak main-main soal ketahanan pangan karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” katanya, Kamis (05/01/2023).
Sebelumnya diinformasikan, bahwa pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton demi memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditargetkan sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022.
Rano tidak ingin masalah impor pangan ini jadi lumbung penghasilan untuk memperkaya segelintir oknum, dan sementara masyarakat yang menjadi korbannya.
“Seperti mafia minyak goreng, kasus impor garam, dan lain-lain. Masyarakat dan petani kita adalah korban utama dalam kasus mafia pangan ini, untuk itu kita harus ekstra hati-hati dan lakukan pengawasan ketat terkait impor beras ini jangan sampai dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bila perlu bentuk satgas-satgas terkait agar penegakan hukumnya lebih optimal,” lanjut legislator yang membidangi komisi hukum itu.
Namun, kebijakan ini ditentang sejumlah kalangan, lantaran adanya perbedaan data yang dipegang Kementan dan Bulog, sehingga Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait dugaan masuknya mafia dalam impor beras, belum dijawab olehnya. (FAR)