BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, angkat bicara perihal warung yang sudah tidak bisa lagi menjual gas LPG 3 kilogram (Kg).
Irto mengatakan, pihaknya sedang melakukan uji coba pembatasan penjualan gas LPG 3 Kg di 5 kecamatan sub penyalur Pertamina. Yakni Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), Kecamatan Ciputat (Kota Tangerang Selatan), Kecamatan Ngaliyan (Kota Semarang), Kecamatan Batu Ampar (Kota Batam), dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram).
“Di 5 kecamatan uji coba pun masih ada pengecer. Saat ini, verifikasi memang baru dilaksanakan di sub penyalur atau pangkalan,” katanya, Senin (16/01/2023).
Baca juga: Prabowo Subianto Bocorkan Alasan Partainya Mendukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Dia menjelaskan, setiap pembelian gas LPG 3 Kg diwajibkan untuk membawa KTP atau identitas diri guna mencocokan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapus Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Nanti baru akan kita evaluasi titik verifikasinya,” jelas Irto.
Lihat juga: Doa Netizen Untuk Prabowo Subianto Usai Dampingi Presiden Jokowi Sambut PM Malaysia
Irto menyampaikan, sudah dilakukan uji coba pendataan manual dengan log book (buku catatan) di setiap pangkalan masing-masing. Setelah melakukan uji coba di 5 Kecamatan tersebut, nantinya akan ada penerapan uji coba di daerah lain.
Namun, Irto tidak merinci terkait rencana pembatasan pembelian gas LPG 3 Kg tersebut.
“Iya (mulai tahun depan), bertahap diujicobakan ke daerah lain. Mengenai pembatasan, terkait siapa yang berhak membeli, adalah kewenangan dari regulator,” ujarnya.
Simak juga: Hadiri HUT-66 LVRI, Prabowo Dianugerahi Bintang Legiun Veteran
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI), Tutuka Ariadji menyatakan, Pemerintah RI bakal melakukan uji coba mengenai pembatasan pembelian LPG 3 Kg secara nasional mulai 2023.
Tutuka menyebut, Pemerintah RI akan menggunakan data P3KE untuk diintegrasikan ke aplikasi My Pertamina secara bertahap. Konsep pembatasan itu bakal diterapkan juga dengan pembelian BBM bersubsidi.
[PAN]