Pengamat Tekankan Indonesia Harus Stop Ongkos Politik
BIMATA.ID, Jakarta – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri mengatakan, Indonesia harus bisa menekankan masalah ongkos politik sangat perlu dilakukan demi menghindari adanya perangkap pendapatan menengah (middle income trap).Hal tersebut diungkapkan saat mengadakan diskusi bertema Catatan Awal Ekonomi 2023.
“Saya kira kalau Indonesia ingin menghindari ini harus melakukan keberanian elit negara ini melakukan political reform dan economic reform,” katanya, Kamis (05/12/2023).
Pihaknya mengatakan, political reform bisa dilakukan dengan cara menekan anggaran ongkos proses politik, dan itu bisa dilakukan melalui penyederhanaan sistem prosedur kampanye, menghapus apapun jenisnya pemberian mahar politik dan apapun bentuk korupsi politik dalam kegiatan penentuan calon pilpres, pilkada, hingga pileg.
Selain itu, juga memberikan sanksi berat bukan hanya hukum namun juga finansial, politik, serta sosial, lanjut Didin.
“Maksud dari upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang – Undang (UU) lainnya yang bisa menciptakan kualitas oligarki ekonomi dan politik kedepannya,” jelasnya. (FAR)
