BeritaNasionalOpiniPolitik

Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Adalah Langkah Politik Jokowi Amankan Investor

BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman menilai, reshuffle kabinet merupakan jawaban atas teka-teki perihal langkah politik Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) sebelum masa jabatannya berakhir.

Secara politik, Jajat mengatakan, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu sudah memiliki segalanya. Namun, Presiden Jokowi tidak bisa melepas beban moral terhadap para investor yang telah membantu program pembangunan infrastrukturnya.

“Budaya beda pemimpin, beda selera, merupakan momok menakutkan yang menjadi kekhawatiran para investor. Untuk itu, mau tidak mau harapan besarnya adalah akan bergantung kepada langkah politik Jokowi, terutama berkaitan dengan Pilpres 2024,” katanya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (03/01/2023).

“Jika terjadi reshuffle kabinet, nantinya akan semakin nampak ke mana arah dukungan politik Jokowi sebenarnya,” lanjut Jajat.

Jajat menyebutkan, hampir setiap forum Presiden Jokowi selalu berbicara mengenai tantangan ekonomi kedepan. Terutama, berkaitan dengan resesi yang kemungkinan bakal terjadi di tahun 2023 ini.

Pengamat politik muda ini mengemukakan, Indonesia sendiri akan berada dalam kondisi memasuki tahun politik. Sehingga, calon pemimpin selanjutnya adalah orang yang mampu menjaga stabilitas keamanan dan politik, serta mengatasi tantangan ekonomi kedepan.

“Dua sosok kandidat Capres yang hampir selalu disebutkan Jokowi, yakni Menhan, Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Secara politik, keduanya memiliki kans yang cukup besar di Pilpres 2024 yang akan datang. Namun, yang menjadi pertanyaan publik apakah Jokowi akan mendorong keduanya untuk bersatu dalam satu koalisi? Atau memberikan kesempatan kepada keduanya untuk bersaing secara terbuka?” ujar Jajat.

“Sementara di partai oposisi sendiri sudah ada kandidat lain, yaitu Anies Baswedan. Pertimbangan lainnya adalah jika terjadi 3 poros Capres, maka proses Pilpres hampir dipastikan akan terjadi 2 putaran. Artinya, stabilitas yang tadi disebutkan Jokowi akan terganggu karena tahapan Pilpres berjalan lebih panjang,” tutup pria kelahiran Subang ini.

[MBN]

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close