BIMATA.ID, Jakarta – Diinformasikan sudah ada 3 organisasi desa yang mendorong dan meminta kepada pemerintah untuk memformulasikan sebesar 7-10 % atau senilai Rp 150 Triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 2024 untuk dana desa.
Diketahui, 3 organisasi desa tersebut adalah, DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan DPN Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).
Wakil Ketua APDESI Sunan Bukhari mengatakan, presentasi dengan angka 2,56% dana desa dari APBN menurutnya terlalu kecil. Ditambah, mengingat wilayah Indonesia yang sebesar 91% adalah wilayah desa dengan banyak penduduk sebesar 85,1 % yang tinggal di desa.
Baca Juga : Ahmad Munzani : Peresmian Sekber Bentuk Komitmen Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB
Peningkatan dana desa akan memberi manfaat untuk pembangunan desa sebagai penopang ekonomi nasional,” kata Sunan di Hotel Sunbreeze, Jakarta Selatan, Senin, 23 Januari 2023.
Menurutnya, dengan usulan dana desa itu mestinya dapat direalisasikan jika partai politik bersungguh-sungguh ingin melihat pembangunan desa yang akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional, pusat pertumbuhan, hingga dapat mengurangi migrasi ke kota. Sehingga, peningkatan dana desa juga bisa membuat desa berkembang lebih maju dan mandiri.
“Kami mengharapkan, keseriusan pemerintah yang khususnya DPR RI untuk mewujudkan jika benar-benar partai politik dan DPR ingin disebut peduli akan pembangunan desa,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pasal 39 yang berbunyi untuk Kepala Desa yang sudah memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.Maka Kepala Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.(FAR)
Simak Juga : Prasetyo Hadi Sebut Sandiaga Uno Masih Bagian Dari Partai Gerindra
