BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Ahmad Muzani, menyoroti rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno perihal target 253 ribu turis China masuk ke Indonesia pada 2023.
Adapun target itu dikejar menyusul kebijakan Pemerintah RI yang mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menggenjot perekonomian nasional di segala sektor, terutama pariwisata.
Namun, target yang menyasar wisatawan asal Tiongkok tersebut menuai kontroversi. Sebab, China masih dilanda gelombang Covid-19 dengan jumlah kasus aktif lebih 92 ribu orang.
Mengenai itu, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini mewanti-wanti, jangan sampai pelonggaran protokol kesehatan (prokes) demi mencapai target ekonomi justru mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia.
Oleh karenanya, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong agar ada aturan khusus terhadap wisatawan China yang mau datang ke Tanah Air. Misalnya, kewajiban melakukan swab PCR diperketat guna mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.
“Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat,” ucap Muzani, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/01/2023).
Muzani menyatakan, tidak ingin herd immunity, upaya pemulihan ekonomi nasional, dan stabilitas sosial yang sudah dibangun dengan kerja keras menjadi sia-sia akibat ketidakwaspadaan terhadap kemungkinan ancaman Covid-19 melalui wisatawan asing, terutama asal China.
Sementara, sejumlah negara di dunia telah menerapkan pengetatan prokes bagi turis asal Tiongkok yang hendak masuk ke negara mereka. Seperti di Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, serta sejumlah negara di Asia maupun Afrika.
Dia menyampaikan, negara-negara di kawasan tersebut mewajibkan turis asal China untuk melakukan swab PCR. Bahkan, Pemerintah Maroko telah menetapkan pelarangan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negaranya.
“Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mulai mengkaji serta mempertimbangkan pengetatan, pembatasan, dan pemberlakuan aturan khusus bagi turis China yang ingin masuk ke Indonesia,” tegas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung I ini.
Muzani mengemukakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI sebaiknya tidak hanya memikirkan capaian atau target devisa dari wisatawan asing. Akan tetapi, juga harus memikirkan keselamatan rakyat Indonesia.
“Penting bagi Menteri Pariwisata dan juga Menteri Kesehatan untuk menerapkan aturan khusus tersebut. Dengan demikian, kita bisa memastikan keselamatan dan kesehatan warga kita adalah hal yang sangat prioritas,” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini mengungkapkan, Pemerintah RI memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi dan meredam kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya virus korona.
“Pengetatan prokes bagi wisatawan luar negeri sebagai bentuk kewaspadaan dini, guna menghindari terjadinya glombang Covid-19 di Indonesia,” ungkap Muzani.
[MBN]
