BIMATA.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu aduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penanganan Covid-19 pada tahun 2020 silam.
Menurut Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pihaknya sangat terbuka untuk menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos tersebut.
Baca Juga: Terima Kunjungan Dubes Kazakhstan, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan
“Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silahkan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK,” kata Ali, dikutip dari tvonenews, Jumat (13/01/2023).
Dia menerangkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan Korupsi Bansos DKI tersebut.
“Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut,” lanjut dia.
Baca Juga: `Gerindra Soppeng Ingatkan Bacaleg Menangkan Prabowo
Sebelumnya kabar dugaan ini disampaikan oleh pegiat media sosial bernama Rudi Valinka melalui akun twitternya @kurawa terkait dugaan korupsi bansos DKI semasa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dugaan ini ditemukan di media sosial pada tanggal 9 Januari 2023, menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp. 2,85 Triliun.
Akun @kurawa mengatakan, temuan ini berawal dari whistle blower yang mengabarkan adanya info penimbunan beras bansos milik PD Pasar Jaya anggaran tahun 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.
Dia mengatakan, Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos kepada warga yang terdampak Covid-19.
Baca Juga: Hasil Survei: Jabar Masih Lumbung Suara Prabowo di Pilpres 2024
Penjelasan BP BUMD DKI
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala badan pembinaan badan usaha milik daerah (BP BUMD) DKI Fitria Rahadiani mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras tersebut. Dia menjelaskan, beras yang ada di gudang Pulogadung tersebut merupakan stok sisa dari usaha retail perusahaan.
“Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan,” kata dia, Kamis (12/01/2023).
Dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut, dia menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini.
Baca Juga: Prabowo Beberkan Filosofi Blangkon
“Di mana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini,” jelas dia.
“Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BP BUMD untuk menjustifikasi,” tambah dia.
Komentar Pj Gubernur DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menanggapi dugaan terkait korupsi bansos Covid-19 tersebut. Dia mengaku tak tahu menahu soal isu itu, dia menegaskan agar pencocokan data tersebut terus ditingkatkan.
Baca Juga:Philosophy Jawa Pegangan Prabowo Subianto, Pindo Jaladri
“Iya, saya nggak tahu itu kan lama, maka dari saya di sini sudah tiga empat kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham,” kata Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/01/2023).
(Pandu/ZBP)
