BIMATA.ID, Jabar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya memahami sikap pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) yang condong mendukung proporsional terbuka tetap berlaku di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Perbedaan dalam cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensial memerlukan syarat dukungan 50 persen plus 1 di Parlemen. Sehingga, kami bisa memahami sikap pemerintah,” ujarnya di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (27/01/2023).
Bagi PDIP, Hasto menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) RI tetap akan mengambil keputusan atas judicial review bukan berdasarkan opini pendapat banyak orang. Akan tetapi, berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim MK RI.
Baca juga: Prabowo Subianto Serahkan Motor ke Babinsa di Kodam IV Diponegoro dan Ingatkan Arahan Dari Presiden
“Jadi kami hormati seluruh pendapat dari partai, pemerintah. Dan PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review, karena kami tidak punya legal standing,” jelas dia.
“Tetapi sikap politik kebenaran kami sampaikan bahwa, dengan proporsional tertutup terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Alm Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmiko, Ganjar Pranowo, dan lain-lain. Semua lahir dari proporsional tertutup,” lanjut Hasto.
PDIP menjadi satu-satunya partai di Parlemen yang berharap sistem pemilihan bisa menjadi proporsional tertutup. Sementara, delapan fraksi seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PAN, PKS, Partai Demokrat, dan PPP menginginkan proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
Menurut Hasto, PDIP akan konsisten dengan sikap awal berharap berlakunya sistem proporsional tertutup. Sebab, sistem tersebut membuat iklim politik di Indonesia tidak dikuasai kapital untuk menuai popularitas.
Lihat juga: Momen Nahyan Salam Dua Jari di depan Prabowo
“Dalam proporsional terbuka, yang sering terjadi melekat unsur nepotisme dan melekat unsur mobilisasi kekayaaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih,” tuturnya.
Bagi PDIP, sistem proporsional tertutup disertai dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari seluruh anggota dewan agar dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi.
Serta, desain bagi masa depan betul-betul dipersiapkan dengan baik melalui kaderisasi partai.
“Jadi bukan sekadar popularitas atau mobilisasi kekuasaan kapital. Di dalam proporsional terbuka yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme, melekat unsur mobilisasi kekayaaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih,” pungkas Hasto.
Simak juga: Seperti Gibran, Bobby Juga Cium Tangan Prabowo
[MBN]
