BIMATA.ID – Kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajjah Andi Depu Polewali Mandar (Polman), dr Anita Umar menuai kritik.
Muncul desakan aktivis kesehatan Sulawesi Barat agar dr Anita Umar dicopot dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Andi Depu.
Kritikan disampaikan Ketua Forum Peduli Kesehatan Sulbar, Nur Syamsi kepada Bimata.id, Senin 9 Januari 2023.
Nur Syamsi menilai terdapat banyak persoalan di RSUD Polman saat ini. Baca Juga : Prabowo : Indonesia Berharap Kerja Sama Pertahanan Kazakhstan, Melalui Mekanisme Alih Teknologi
“Seperti Jasa Dokter dan Jasa Perawat yang bersumber dari Klaim BPJS yang tidak transparan,” terang Nur Syamsi kepada Suarapantau.com, Sabtu 7 Januari 2022.
Aktivis Kesehatan Sulbar ini menilai ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan RSUD Hj Andi Depu Polman.
“Juga adanya indikasi sikap yang arogan. Dengan menggunakan sistem intimidasi ke bawahannya (abuse of power). Ini pintu masuk untuk melakukan pemufakatan jahat,” tambahnya.
Terima Kunjungan Dubes Kazakhstan, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan
Lebih jauh, Nus Syamsi berharap Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar mencopot Direktur RSUD Andi Depu Polman.
Nus Syamsi mendesak Bupati Andi Ibrahim Masdar memberikan perhatian khusus terkait masalah ini.
“Kami akan melakukan konsolidasi akbar untuk menuntut agar apa yang menjadi substansi tuntutan kami dapat diterima,” jelasnya.
Minta KPK Usut RSUD Andi Depu Polman
Nus Syamsi menyampaikan akan mengawal berbagai persoalan di RSUD Andi Depu Polman termasuk menyampaikan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Gerindra Soppeng Ingatkan Bacaleg Menangkan Prabowo
“Sekaligus meminta KPK agar kiranya turun ke Polman dan melihat apa yang sedang terjadi hari ini di tubuh RSUD Andi Depu polman,” bebernya.
Persoalan pengadaan alkes serta pengadaan lain di RSUD Andi Depu Polman perlu mendapat perhatian serius.
“Yang dimana kami duga dimainkan oleh oknum internal RSUD Andi Depu Polman. Yang bekisar Sampai Milyaran Rupiah,” ungkapnya.
Hasil Survei: Jabar Masih Lumbung Suara Prabowo di Pilpres 2024
Nus Syamsi menyampaikan mengantongi sejumlah data yang bisa menjadi alat bukti terkait adanya dugaan praktik korupsi dalam manajemen RSUD Andi Depu Polman.
“Kami mendesak pihak KPK agar kiranya memamggil direktur RSUD Polman. Kami siapkan 1 bundel laporan untuk kami layangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI),” tutupnya.
(*/red)