BIMATA.ID, Jabar – Belasan koordinator korban penipuan perjalanan haji dan umroh First Travel, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat (Jabar), Kamis, 19 Januari 2023.
Adapun kedatangan para koordinator didampingi oleh kuasa hukum guna menyerahkan berkas data ribuan korban agar segera dilakukan eksekusi aset.
Baca juga: Prabowo Nilai Babinsa dan Koramil Efektif Wujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
Kuasa hukum korban, Pitra Romadoni mengungkapkan, pihaknya disambut oleh Kepala Kejari Depok, Mia Banulita. Dalam pertemuan itu, para korban meminta kejelasan atas putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) terkait pengembalian aset.
“Hari ini kami datang ke Kejaksaan. Mengingat, Minggu yang lalu kita telah bersurat kepada Ibu Kajari langsung terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Sudah sejauh mana untuk proses eksekusinya dan apa kendala-kendala sehingga tidak dieksekusi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, pihaknya juga menanyakan terkait peninjauan kembali. Dalam hal tersebut, pihak Kejari Depok merupakan eksekutor atas putusan pengembalian aset.
“Kita ketahui bersama bahwa, eksekutor dari putusan tersebut adalah kejaksaan. Akan tetapi, di antara ribuan korban ini apakah memungkinkan dan cukup memenuhi dari pada aset yang disita sebanyak 820 item sesuai dengan putusan MA. Itu tadi yang kita pertanyakan,” imbuh Pitra.
Lihat juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron Ucapkan Terima Kasih Kepada Menhan Prabowo Subianto
Penyerahan data itu, Pitra mengatakan, ada sekira 4.328 data korban beserta bukti pembayaran yang diserahkan kepada Kejari Depok. Kini, pihaknya hanya bisa berharap agar salinan putusan dari MA RI dapat segera dikirimkan kepada Kejari Depok selaku eksekutor.
“Kita berharap, agar Mahkamah Agung segera mengirimkan salinan resmi putusan PK tersebut agar bisa dieksekusi oleh kejaksaan,” katanya.
Simak juga: Ini Kata Pengamat Politik Jajat Nurjaman Terkait Sebutan Giliran Prabowo Oleh Presiden Jokowi
[MBN]
